Seleksi Direktur BUP Tanjung Batu, Vina Tegaskan Jangan Ada Transaksi Jabatan

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani mengingatkan tim Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tanjung Batu agar menjaga integritas proses seleksi dan tidak membuka ruang untuk transaksi jabatan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul proses seleksi calon direktur BUP yang tengah berlangsung dan menjadi perhatian publik.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi. Tapi pesan kami jelas, jangan ada transaksi jabatan di sini. Pilihlah mereka yang benar-benar punya kompetensi, pengalaman, rekam jejak yang baik, dan integritas yang kuat," tegas Vina, Selasa (6/5).

Vina menilai BUP saat ini tengah berada dalam kondisi yang tidak sehat dan membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, ia meminta pansel untuk menempatkan sosok yang tepat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

"BUP ini bukan perusahaan swasta, tapi milik pemerintah daerah. Tanggung jawabnya kepada masyarakat Belitung. Jangan sampai ada deal-deal kepentingan yang merugikan publik," katanya.

Terkait kemungkinan penyertaan modal kerja bagi BUP dari anggaran daerah, Vina menegaskan bahwa DPRD akan bersikap selektif.

Ia menyebut, bahwa DPRD tidak akan menyetujui anggaran jika rencana kerja yang ditawarkan tidak sejalan dengan upaya perbaikan perusahaan daerah tersebut.

"Kami akan lihat dulu visi misi dan rencana kerja calon direktur. Kalau tidak bisa menunjukkan arah perbaikan, kalau tidak jelas peruntukannya, mohon maaf, kami tidak akan menyetujui anggaran modal kerja BUP," ujarnya.

Proses seleksi calon Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, telah melewati uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilaksanakan pada 28-29 April 2025.

Empat nama tercatat sebagai peserta seleksi, yakni Yudhi Irfani, Bayu Hangga Winata, Hartian Ramadhan dan Soni Kurniawan.
Diketahui calon direktur BUP ini memiliki latar belakang beragam, mulai dari mantan ketua KPU Belitung, perumus debat pilkada hingga eks narapidana tindak pidana korupsi (tipikor).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Marzuki menjelaskan, bahwa pelaksanaan UKK dilakukan bekerja sama dengan lembaga independen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Penilaian dilakukan secara objektif melalui tes tertulis, wawancara, hingga psikotes.

Ditanya soal kabar bahwa salah satu peserta seleksi merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Marzuki tidak membenarkan maupun membantah. Namun ia menegaskan bahwa proses verifikasi latar belakang peserta bukan menjadi kewenangan panitia seleksi.

"Soal latar belakang para peserta, termasuk hal-hal seperti itu, itu bukan ranah panitia seleksi. Itu sudah ditangani oleh tim lain, yaitu Kominda," ujar Marzuki, Rabu (30/4).

Kominda atau Komunitas Intelijen Daerah, terdiri dari unsur BIN, Intelijen Polres, Intelijen Dandim, dan Intelijen Kejaksaan serta dikoordinir oleh Kesbangpol.

Tim inilah yang bertugas menelusuri rekam jejak calon-calon yang mengikuti proses seleksi.
Panitia seleksi, kata Marzuki, hanya bertugas mengumumkan persyaratan seleksi dan melaksanakan proses UKK sesuai ketentuan, termasuk Permendagri Nomor 37 serta peraturan daerah yang berlaku.