Seleksi Direktur BUP Tanjung Batu, Vina Tegaskan Jangan Ada Transaksi Jabatan

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani mengingatkan tim Panitia Seleksi (Pansel) Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tanjung Batu agar menjaga integritas proses seleksi dan tidak membuka ruang untuk transaksi jabatan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul proses seleksi calon direktur BUP yang tengah berlangsung dan menjadi perhatian publik.

"Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia seleksi. Tapi pesan kami jelas, jangan ada transaksi jabatan di sini. Pilihlah mereka yang benar-benar punya kompetensi, pengalaman, rekam jejak yang baik, dan integritas yang kuat," tegas Vina, Selasa (6/5).

Vina menilai BUP saat ini tengah berada dalam kondisi yang tidak sehat dan membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, ia meminta pansel untuk menempatkan sosok yang tepat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

"BUP ini bukan perusahaan swasta, tapi milik pemerintah daerah. Tanggung jawabnya kepada masyarakat Belitung. Jangan sampai ada deal-deal kepentingan yang merugikan publik," katanya.

Terkait kemungkinan penyertaan modal kerja bagi BUP dari anggaran daerah, Vina menegaskan bahwa DPRD akan bersikap selektif.

Ia menyebut, bahwa DPRD tidak akan menyetujui anggaran jika rencana kerja yang ditawarkan tidak sejalan dengan upaya perbaikan perusahaan daerah tersebut.

"Kami akan lihat dulu visi misi dan rencana kerja calon direktur. Kalau tidak bisa menunjukkan arah perbaikan, kalau tidak jelas peruntukannya, mohon maaf, kami tidak akan menyetujui anggaran modal kerja BUP," ujarnya.

Proses seleksi calon Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Tanjung Batu, Kabupaten Belitung, telah melewati uji kelayakan dan kepatutan (UKK) yang dilaksanakan pada 28-29 April 2025.

Empat nama tercatat sebagai peserta seleksi, yakni Yudhi Irfani, Bayu Hangga Winata, Hartian Ramadhan dan Soni Kurniawan.
Diketahui calon direktur BUP ini memiliki latar belakang beragam, mulai dari mantan ketua KPU Belitung, perumus debat pilkada hingga eks narapidana tindak pidana korupsi (tipikor).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Marzuki menjelaskan, bahwa pelaksanaan UKK dilakukan bekerja sama dengan lembaga independen dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Penilaian dilakukan secara objektif melalui tes tertulis, wawancara, hingga psikotes.

Ditanya soal kabar bahwa salah satu peserta seleksi merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor), Marzuki tidak membenarkan maupun membantah. Namun ia menegaskan bahwa proses verifikasi latar belakang peserta bukan menjadi kewenangan panitia seleksi.

"Soal latar belakang para peserta, termasuk hal-hal seperti itu, itu bukan ranah panitia seleksi. Itu sudah ditangani oleh tim lain, yaitu Kominda," ujar Marzuki, Rabu (30/4).

Kominda atau Komunitas Intelijen Daerah, terdiri dari unsur BIN, Intelijen Polres, Intelijen Dandim, dan Intelijen Kejaksaan serta dikoordinir oleh Kesbangpol.

Tim inilah yang bertugas menelusuri rekam jejak calon-calon yang mengikuti proses seleksi.
Panitia seleksi, kata Marzuki, hanya bertugas mengumumkan persyaratan seleksi dan melaksanakan proses UKK sesuai ketentuan, termasuk Permendagri Nomor 37 serta peraturan daerah yang berlaku.

"Penilaian kompetensi diserahkan sepenuhnya kepada lembaga independen yang kami tunjuk. Panitia tidak melakukan intervensi atau penilaian tambahan di luar hasil UKK dan rekomendasi dari tim terkait," tegasnya.

Selanjutnya, hasil UKK akan dirapatkan oleh panitia seleksi, dan keempat kandidat dijadwalkan akan mengikuti wawancara terakhir dengan Bupati Belitung sebagai bagian dari proses akhir sebelum keputusan penetapan direktur diumumkan.
Jika proses seleksi berjalan lancar, ia memperkirakan hasil seleksi dapat diumumkan pada pekan pertama Mei mendatang. 

Sementara itu Bupati Belitung Djoni Alamsyah Hidayat menegaskan, bahwa proses seleksi Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan menanggapi sorotan publik terkait adanya salah satu calon direktur yang merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi (tipikor).

"Seleksi BUP sudah dijalani dengan prosedur yang berlaku, secara transparan dan akuntabel. Kita beri kesempatan kepada seluruh putra-putri Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftar," ujar Djoni, Selasa (6/5).

Dari lima pelamar yang mendaftar, satu orang gugur karena tidak memenuhi batas usia. Dengan demikian, empat kandidat kini telah melewati tahapan seleksi yang melibatkan lembaga bersertifikasi.

Empat nama tercatat sebagai peserta seleksi, yakni Yudhi Irfani, Bayu Hangga Winata, Hartian Ramadhan dan Soni Kurniawan.
Terkait polemik salah satu kandidat yang merupakan eks napi tipikor, Bupati Djoni menegaskan bahwa selama tidak melanggar aturan perundang-undangan, semua kembali pada hasil penilaian panitia seleksi (pansel).

"Kalau persyaratan dalam perundang-undangan masih memperbolehkan, tinggal kita lihat kualitasnya. Penilaian tak hanya dari kemampuan, tapi juga integritas yang tercermin dari hasil wawancara," jelasnya.

Ia menambahkan, keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh visi dan misi masing-masing calon. 

Pemerintah daerah, kata dia, tetap membuka berbagai kemungkinan pengelolaan BUP ke depan, termasuk opsi kerja sama atau pengelolaan mandiri.

"Yang pasti, kami bersama DPRD ingin BUP ini maju dan bisa berkontribusi positif bagi keuangan daerah," ujarnya.

Ketika ditanya soal kapan hasil seleksi akan diumumkan, Djoni menyebut kemungkinan besar hasil akhir akan disampaikan dalam bulan ini.

"Rekam jejak akan sangat mempengaruhi hasil akhir karena integritas memiliki bobot tinggi. Tapi saya tegaskan, tidak ada intervensi dalam proses ini. Saya pun sebagai bupati hanya menunggu hasil penilaian dari semua aspek," kata Djoni. (del)