2.288 Masyarakat Bangka Selatan Manfaatkan Program CKG

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mencatat sebanyak 2.288 orang telah menikmati program cek kesehatan gratis (CKG). Capaian ini diklaim merupakan awal yang bagus setelah tiga bulan program CKG berlangsung. 

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa mengatakan, program CKG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus digencarkan di seluruh Indonesia. Setelah program tersebut berjalan mulai 10 Februari 2025, terdata sebanyak 2.288 telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Dengan persentase kehadiran mencapai 77,36 persen atau 1.770 orang. "Progresnya saat ini memang sudah lumayan bagus," kata Agus Pranawa, Sabtu (24/5).

Agus Pranawa mengakui, angka tersebut masih jauh dari total populasi penduduk di Kabupaten Bangka Selatan yang mencapai 216.079 jiwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Artinya cakupan program kesehatan ini baru dimanfaatkan sekitar 1,05 persen masyarakat. Oleh sebabnya, capaian program pemerintah pusat perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Menurutnya, program CKG kini tidak lagi terbatas bagi masyarakat yang berulang tahun saja. Saat ini, seluruh warga bisa memanfaatkan layanan tersebut setahun sekali secara gratis di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. "Pemeriksaan bisa dilakukan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia atau lansia," jelas Agus Pranawa.

Diakuinya, CKG kini tidak hanya terfokus kepada siapa yang ulang tahun. Siapapun dan kapanpun saat ini bisa melaksanakan cek kesehatan gratis. Misalnya, CKG untuk anak usia sekolah yang akan dilakukan di sekolah masing-masing. Dimulai pada saat penerimaan peserta didik baru pada bulan Juni 2025. Program kedua adalah pengecekan kesehatan bagi masyarakat dengan usia di bawah maupun di atas usia sekolah hingga lanjut usia alias lansia.

"Kita juga sudah kumpulkan semua tenaga medis yang bekerja di Dinas Kesehatan. Mereka semuanya harus sudah terdata dan selesai melaksanakan PKH, baru kemudian masyarakat yang akan kita targetkan," ujar Agus Pranawa. (u1)