Garis Kemiskinan Bangka Belitung Peringkat Kedua Tertinggi di Indonesia

PANGKALPINANG, BABEL NEWS  — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat garis kemiskinan di wilayah Babel menempati posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Papua Pegunungan.

Meski demikian, persentase penduduk miskin di Negeri Serumpun Sebalai pada Maret 2025 hanya sebesar 5 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 8,47 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli dan pendapatan masyarakat Babel relatif tinggi.

Kepala BPS Provinsi Babel Toto Haryanto Silitonga mengatakan, meningkatnya garis kemiskinan mencerminkan kebutuhan hidup layak yang juga meningkat, baik dari sisi makanan maupun nonmakanan.

Garis kemiskinan dibentuk dari pengeluaran minimal yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok, baik makanan maupun nonmakanan. 

“Ini menunjukkan bahwa kemampuan daya beli dan pendapatan masyarakat kita relatif tinggi sehingga meski garis kemiskinannya tinggi, jumlah penduduk miskinnya kita rendah,” kata Toto usai menggelar Rilis Berita Resmi Statistik, Jumat (25/7/2025).

Jumlah penduduk miskin di Babel pada Maret 2025 tercatat sebanyak 77,71 ribu orang.

Angka ini menurun 0,87 ribu orang dibandingkan September 2024.

Di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin menurun dari 4,09 persen menjadi 3,89 persen, atau berkurang 1,41 ribu orang.

Sebaliknya, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan terjadi peningkatan dari 6,49 persen menjadi 6,59 persen, atau naik 540 orang.

“Penurunan penduduk miskin ini turut didorong oleh berbagai program bantuan sosial dan subsidi upah yang diberikan pemerintah. Namun, tentu saja kita tidak bisa hanya bergantung pada bansos, peran pemerintah selain melalui dukungan bansos perlu juga untuk diberikan lapangan kerja atau pendidikan, dan latihan untuk masyarakat bisa mandiri yang tidak bergantung pada bansos,” tutur Toto.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Babel Ahmad Yani  menyatakan, pemerintah daerah terus mendorong agar penanganan kemiskinan bisa berkurang melalui kolaborasi dengan organisasi terkait.

Menurut Yani, angka kemiskinan yang makin kecil akan mempermudah pemerintah dalam merancang program-program yang tepat sasaran.

“Stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten ini bisa berjalan dengan semakin kecilnya angka kemiskinan,” ujarnya.

Yani juga menyebutkan, tingginya garis kemiskinan di Babel justru menjadi sinyal positif bahwa pendapatan dan daya beli masyarakat relatif tinggi.

Hal ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah dalam menyiapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. (t3)