DPRD Belitung Soroti Kekosongan Jabatan Eselon II

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menyoroti kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung usai pelantikan pejabat hasil job fit. Kekosongan itu dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan, terutama di sektor vital seperti pendidikan dan kepegawaian.

Ketua Komisi I DPRD Belitung, Suherman menilai, posisi yang kosong tidak kalah penting dengan jabatan baru yang kini sudah terisi. Ia mencontohkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Dinas Pendidikan yang dianggap vital dalam mendukung roda pemerintahan.

"Pendidikan ini sangat penting, alokasi anggarannya sudah dipatok Undang-undang. Begitu juga BKPSDM yang menjadi leading sector dalam pergeseran dan penempatan pejabat. Tapi sekarang justru diisi oleh pelaksana tugas," kata pria yang akrab disapa Awat ini, Senin (25/8).

Menurutnya, kekosongan jabatan strategis ini menimbulkan pertanyaan mengenai langkah yang akan ditempuh bupati untuk segera menempatkan aparatur sipil negara secara definitif.

Komisi I DPRD Belitung meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret mengingat waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang semakin dekat. "Kami khawatir jabatan yang tidak definitif ini bisa berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan, apalagi sebentar lagi masuk pembahasan APBD Perubahan. Mudah-mudahan tidak, tapi tetap menjadi perhatian," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, jabatan kosong tidak boleh dibiarkan berlarut, mengingat posisi tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan program strategis daerah.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung saat ini kosong setelah mutasi pejabat yang berlangsung Jumat (22/8). Ada sembilan jabatan kosong setelah mutasi jabatan hasil job fit.

Jabatan yang kosong ini di antaranya, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, menyampaikan jabatan yang kosong akan diisi sementara oleh pelaksana tugas (Plt). Setelah itu, pemerintah daerah akan kembali membuka lelang jabatan untuk mengisi posisi tersebut.

"OPD yang saat ini pejabatnya mutasi, otomatis kosong, nanti akan diisi Plt, setelah itu kita lelang jabatan lagi, nanti ini sambil berjalan," kata Djoni Alamsyah.

Ia mengatakan, pejabat yang telah dilantik akan dilakukan evaluasi secara berkala yakni enam bulan sekali. Menurutnya, setiap pejabat harus fokus mengejar target kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kita akan mengejar target output yang sebenarnya di masing-masing OPD yang ada. Misalnya OPD pendapatan, kan memiliki target PAD, target PAD berapa, semakin hari harus mengejar target pencapaian. Pelayanan juga begitu, ada target untuk di rumah sakit," tuturnya. (del)