KOBA, BABEL NEWS - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mempertanyakan kejelasan IUP pertambangan pasir yang tidak aktif beroperasi di wilayahnya. Dirinya bahkan sudah meminta dukungan DPRD Bangka Tengah mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel terkait sejauh mana IUP-IUP tersebut beroperasi.

"Ada beberapa IUP pertambangan pasir yang tidak jelas, saya minta dukungan DPRD, untuk mempertanyakan keberadaan IUP-IUP itu, jangan sampai IUP sudah keluar, tapi pemanfaatannya tidak jelas," kata Algafry Rahman, Rabu (26/3).

Menurutnya, jika memang IUP tersebut tidak ada lagi atau berat untuk dilaksanakan, sekiranya pihak provinsi bisa ikut campur terkait IUP tersebut. "Karena masih banyak orang lain yang mau melaksanakannya, kita tidak tahu apa kendala mereka, karena sebenarnya kita siap membantu," jelasnya.

Maka dari itu, dirinya berkoordinasi dengan DPRD guna menelusuri dan mempertanyakan kondisi perizinan tersebut, karena kewenangan IUP ada di pemerintah provinsi. "Kalau memang bisa dilaksanakan, kita juga senang, kalau tidak bisa kita mohon kejelasan, mau diapain, apakah izin IUP-nya dicabut atau diganti dengan pihak yang jelas," katanya.

Algafry Rahman mengaku belum tahu jumlah pasti IUP yang tidak aktif beroperasi tersebut. "Komisi III DPRD harus datang ke Dinas ESDM Provinsi Babel, untuk ngecek dan melihat, karena perizinan di sana bukan di kita, kita berharap ada kejelasan, kenapa IUP itu tidur, apa masih mimpi atau khayal," ujarnya.

Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan, terkait IUP atau izin usaha pertambangan pasir memang beberapa tahun yang lalu sangat tren. "Ramai-ramai investor berinvestasi pasir kuarsa kalau tidak salah," katanya.

Kemudian, terkait jumlah dan kedudukannya, DPRD Bangka Tengah masih belum mengetahui. Terkait dokumen, pihaknya akan menelusuri dan mendukung pemerintah daerah dalam hal menertibkannya.

Menurutnya, jika IUP ini sudah diperiksa, tapi tidak produktif atau tidak dikerjakan, tentu daerah juga rugi. DPRD Bangka Tengah akan menelusuri ke Dinas ESDM Babel agar melakukan evaluasi kembali terhadap IUP-IUP yang sudah ada.

"Sehingga, kita (bisa) membuka ruang investasi baru, ketika IUP itu sudah tidak ada lagi," katanya. (w6)