Ia pun mengajak masyarakat untuk memasuki era baru pendidikan yang tak lagi bergantung pada nama besar sekolah, melainkan mutu layanan yang merata.

Sebuah pergeseran paradigma yang diharapkan bisa menyongsong masa depan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

Tak ada beli kursi

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, memastikan tidak akan ada praktik pembelian kursi tambahan dan jalur titipan dalam proses SPMB tingkat SD.

Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bisa meloloskan anak ke sekolah-sekolah favorit.

"Kami tegaskan, tidak ada kursi tambahan, tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan,” kata Erwandy, Senin (9/6/2025).

“Sistem kami kunci otomatis begitu kuota terpenuhi. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan siapa pun dan menjanjikan bisa masuk ke sekolah yang sudah penuh, itu murni penipuan, dan segera laporkan kepada kami," lanjutnya.

Penegasan ini muncul menyusul fakta bahwa jumlah pendaftar di 21 SD negeri di Pangkalpinang melampaui kapasitas, termasuk SDN 1, SDN 3, SDN 13, SDN 6, dan sejumlah SD lainnya. 

Erwandy kembali menegaskan, pihaknya tidak akan membuka rombongan belajar (rombel) tambahan untuk tahun ajaran ini.

"Tidak ada penambahan rombel. Kami komitmen menjalankan kebijakan ini sesuai dengan aturan nasional. Semuanya berbasis sistem zonasi dan kuota maksimal," tuturnya.

Dengan jumlah pendaftar mencapai 2.733 anak dari total kuota 3.158, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mengimbau orang tua yang anaknya belum tertampung agar mempertimbangkan sekolah-sekolah lain yang masih memiliki daya tampung.

"Kami akan arahkan ke sekolah yang masih kosong. Tetapi tidak bisa pilih sekolah yang sudah penuh. Mohon dipahami bersama, ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi soal keadilan dan pemerataan layanan pendidikan," ujar Erwandy. (t2)