PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Seluruh camat, lurah, dan kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) di Kota Pangkalpinang menandatangani pakta integritas untuk memperkuat komitmen netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025.

Penandatanganan pakta integritas di ruang OR Balai Betason, kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (4/8/2025), itu guna menjaga netralitas selama masa kontestasi politik berlangsung.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin menegaskan, penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas, namun juga bentuk komitmen pribadi setiap ASN terhadap pimpinan dan Tuhan.

"Pakta integritas ini bukan hanya janji di atas kertas. Ini perjanjian pribadi, dari staf sampai dengan pimpinan tertinggi, termasuk saya. Ini adalah cara saya menunjukkan kepada publik bahwa saya bukan penipu," ujar Unu usai penandatanganan pakta integritas. 

Ia juga mengungkapkan, penandatanganan pakta integritas telah direncanakan jauh hari sebelum muncul laporan adanya seorang ASN yang terindikasi tidak netral dalam tahapan Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025.

Meski demikian, kata Unu, hal itu justru memperkuat urgensi penandatanganan komitmen netralitas ASN secara formal dan menyeluruh. 

"Kalau sebelumnya mungkin hanya sebatas ucapan, sekarang dituangkan dalam bentuk tanda tangan. ASN tidak boleh kampanye, tidak boleh mendukung paslon tertentu, dan tidak boleh menggunakan sarana ibadah untuk politik," tuturnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, mengatakan, penandatanganan pakta integritas merupakan lanjutan dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari deklarasi netralitas, surat edaran, hingga imbauan melalui media sosial.

"Ini adalah reminder kuat bahwa ASN harus mampu menjaga sikap, menahan diri, dan mengontrol tindakan, baik secara lisan, tulisan, maupun aktivitas di media sosial. Kita ingin menjaga marwah (muruah–red) ASN yang netral, profesional, dan tidak terlibat politik praktis," kata Fahrizal.

Pada tahap awal, lanjut dia, penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh sekitar 100 ASN yang terdiri atas camat, lurah, dan kepala UPTD.

Selanjutnya, hal serupa akan diberlakukan bagi seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang.

"Semoga ini menjadi bahan pengingat dan memperkuat tekad kita untuk netralitas ASN ini. Yang sebelumnya hanya terucap bahwa ASN netral, nah kali ini berjanji lewat tanda tangan," ujar Fahrizal. (t2)