Aksi Damai di Kantor DPRD Babel, Mahasiswa Sampaikan 16 Tuntutan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Puluhan mahasiswa melakukan aksi damai di kantor  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (29/8/2025). 

Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bangka Belitung ini menyampaikan 16 tuntutan, di antaranya evaluasi program MBG, menolak fleksibilitas tenaga kerja dan politik upah murah, menolak perpanjangan pertambangan Batu Beriga dan mengubah statuta Batu Beriga dari sektor pertambangan ke sektor wilayah tangkap di perda, hingga wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi tersebut tiba di kantor DPRD Babel sekitar pukul 15.15 WIB.

Kedatangan mereka terkait adanya beberapa keresahan serta merespons berbagai isu nasional.

Sebagian dari mereka membawa spanduk yang berisi berbagai tulisan, di antaranya "DPR Bobrok" hingga "Reformasi Dikhianati".

"Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kami melakukan aksi simbolik terkait hari ini kita belum merdeka. Kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan kolonial, tetapi juga tentang terbebas dari represi, ketidakadilan, dan perampasan hak rakyat," kata salah satu orator.

Koordinator Wilayah Sumbagsel Ikbal mengatakan kehadiran massa kali ini untuk menyampai keresahan isu lokal hingga isu nasional.

"Masalah di Bangka Belitung itu HTI (hutan tanaman industri), kenapa DPRD diam saja ada perusahaan dari luar masuk. Ada juga di Batu Beriga di mana izin diperpanjang, ke mana peran DPRD," kata Ikbal.

"Kami turun bukan hanya sekadar mengangkat poster, tetapi kami juga menuntut janji DPRD yang belum diraih dan hari ini kita menagih semua janji itu," ujarnya.

Sementara itu pantauan Bangka Pos, Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Srigusjaya dan sejumlah anggota DPRD Babel menemui secara langsung dan mendengar aspirasi mahasiswa.

Total ada 16 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi damai di kantor DPRD Babel tersebut.

 Ikbal menyebutkan tuntutan-tuntutan itu merupakan hasil dari aspirasi berbagai daerah yang kini digaungkan menjadi isu nasional.

'Memang tuntutan ini sudah kami kumpulkan per wilayah masing-masing, dari Aceh sampai Papua, makanya ada 16 tuntutan. Kalau melihat banyak ya banyak, tetapi memang itu adalah kumpulan tuntutan yang ada di wilayah BEM SI," tuturnya.

Selain itu, lanjut Ikbal, ada beberapa aspirasi dari Babel yang juga ikut disuarakan di beberapa daerah lainnya.

"Kami ingin menggaungkan isu daerah ke nasional seperti Beriga, hanya Bangka Belitung yang kita gaungkan dan ini mau kita bawa ke nasional," ujarnya.

Adapun 16 tuntutan tersebut, yakni tolak RUU KUHAP yang bermasalah. Tolak pasal bermasalah di RUU Penyiaran. Menolak militerisasi ranah sipil. Hentikan intimidasi, kriminalisasi, dan teror terhadap gerakan rakyat.

Tolak perpanjangan pertambangan Batu Beriga dan mengubah statuta Batu Beriga dari sektor pertambangan ke sektor wilayah tangkap di perda. Tolak penulisan ulang sejarah. Tolak gelar pahlawan untuk Soeharto. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Tolak fleksibilitas tenaga kerja dan politik upah murah. Tolak tarif resiprokal AS-Indonesia. Tolak proyek strategis nasional perampas ruang hidup. Tolak revisi UU Pokok Agraria dan wujudkan reformasi agraria Sejati.

Mengevaluasi program MBG. Usut tuntas dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku dugaan korupsi PMT. Perbaikan sistem dan reformasi tata kelola aset kesehatan dan distribusi PMT dengan sistem digital dan standar mutu gizi ketat. Transparansi dan publikasikan hasil audit, penyidikan, dan langkah perbaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Ikbal menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan akan ada aksi unjuk rasa di kemudian hari. "Jika tidak diindahkan akan ada lebih banyak lagi yang datang," ucapnya. (riz)