Pemkot Pangkalpinang Perjuangkan Nasib 2.778 Tenaga Non-ASN

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang terus berupaya memperjuangkan nasib 2.778 tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang saat ini masuk dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebanyak 2.778 tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut terdiri atas 2.303 tenaga non-ASN database dan 475 tenaga non-ASN non-database dengan masa kerja lebih dari dua tahun.

"Kita sudah bersurat ke Menpan-RB dan BKN, mudah-mudahan bisa diakomodir juga di (PPPK) paruh waktu. Mereka sejatinya sudah mengikuti tahapan seleksi, hanya saja tidak tersedia formasi. Jadi tinggal menunggu penetapan dan pengumuman. Setelah itu akan mengisi daftar riwayat hidup, lalu diangkat juga sebagai PPPK full waktu," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang, Fahrizal, Senin (8/9/2025). 

Sementara itu, Kota Pangkalpinang sendiri masih kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di bidang keuangan, pranata komputer, administrasi, dan bidang lainnya.

"Harapan kami, ketika seleksi PPPK kembali dibuka maupun formasi CPNS tersedia, kebutuhan di lini yang benar-benar masih kosong dapat segera terisi," ujar Fahrizal.

Menurutnya, pengisian kekosongan jabatan teknis tersebut sangat penting agar pelayanan publik di Pangkalpinang berjalan optimal.

"Kita akan coba isi formasi di sektor-sektor yang memang sangat dibutuhkan, baik guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis," tutur  Fahrizal.

Jauh dari cukup 

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin mengatakan, ketersediaan guru dan tenaga kesehatan di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih jauh lebih rendah dari kebutuhan. 

"Guru dan tenaga kesehatan itu tulang punggung pelayanan dasar masyarakat. Sampai saat ini jumlahnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di Kota Pangkalpinang," kata Unu usai melantik 12 PPPK tahap II, Senin (8/9/2025).

Pihaknya, lanjut Unu, telah menyampaikan usulan tambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Harapannya, kekurangan ASN maupun PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan tersebut dapat segera terisi.

"Kami sudah mengajukan usulan tambahan formasi ke Menpan dan BKN. Mudah-mudahan bisa diakomodir agar pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan bisa makin optimal," ujar Unu.

Menurut dia, jumlah guru yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan generasi muda di Pangkalpinang.

Adapun kecukupan tenaga medis sangat diperlukan demi menjamin pelayanan kesehatan yang merata hingga ke tingkat fasilitas kesehatan paling dasar.

"Anak-anak kita butuh dididik dan dibimbing oleh guru yang baik, menjadi teladan dan generasi penerus bangsa. Begitu juga tenaga medis, mereka harus hadir untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jika jumlahnya masih kurang, tentu pelayanan publik akan terganggu," tutur Unu. (t2)