Bentuk Tim Terpadu, Pemkab Bangka Selatan Gencar Tangani Konflik Sosial Masyarakat

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, mengambil langkah serius dalam menangani berbagai konflik sosial yang kerap muncul di tengah masyarakat. Caranya dengan memperkuat sekaligus pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Langkah ini menjadi upaya pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah, sekaligus menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan cepat.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan pemerintah daerah telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait hingga jajaran bawah. Lewat pertemuan tersebut pemerintah berupaya melakukan pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan pasca-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. 

"Rapat ini sebagai tindak lanjut atas beberapa kejadian konflik sosial dan indikasi potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan," kata Debby Vita Dewi, Kamis (16/10).

Debby Vita Dewi mengaku belakangan ini terjadi peningkatan berbagai persoalan dan konflik antar masyarakat di beberapa desa. Mayoritas permasalahan yang terjadi adalah konflik agraria. Mulai dari sengketa batas wilayah antar desa, konflik lahan, hingga permasalahan kehutanan dan hutan tanaman industri (HTI). Terbaru yang menjadi sorotan pemerintah dan rawan terjadi konflik antar masyarakat mengenai permasalahan di Desa Pergam, Kecamatan Airgegas.

"Dengan tim terpadu ini, kami ingin menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan tidak tinggal diam," tegas Debby Vita Dewi.

Dengan tim terpadu ini, Debby Vita Dewi ingin membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan setiap persoalan. "Kami ingin konflik dicegah sejak dini. Jangan sampai media sosial membentuk asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diam, tidak peduli dan apatis terhadap konflik terjadi," jelasnya.

Pihaknya berkomitmen untuk terus menciptakan situasi yang aman, tertib, dan harmonis di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Setiap lapisan pemerintahan, mulai dari camat hingga Kapolsek harus berperan aktif sebagai garda terdepan mitigasi konflik. Diharapkan mampu memberikan informasi awal, menyelesaikan permasalahan di tingkat bawah," pungkas Debby Vita Dewi. (u1)