Pemangkasan TPP ASN Pemkot Pangkalpinang Baru Bersifat Wacana

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemangkasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga 30 persen baru bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif atau akrab disapa Udin, Senin (20/10/2025). 

Udin mengaku pihaknya belum menerima penjelasan secara rinci terkait wacana tersebut.

Ia baru mengetahui informasi tentang pemangkasan TPP setelah dirinya menerima dokumen yang harus segera ditandatangani.

Udin menyebutkan, pembahasan mengenai TPP ASN masih dalam tahap penyusunan dan penyisiran anggaran.

Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya meninjau kembali pos-pos anggaran yang bersifat belum mendesak sebelum mengambil keputusan final.

Penyisiran anggaran, kata Udin, lebih difokuskan pada belanja yang sifatnya sekunder atau tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak terlalu penting, dan kegiatan seremonial.

"Terkait TPP ini, kita baru mulai garap. Pagunya baru kemarin masuk. Jadi belum ada keputusan apa-apa. Kita masih berusaha menyisir anggaran-anggaran yang belum urgen, mana yang bisa ditahan dulu. Rencana pemangkasan 30 persen itu belum final, belum kita putuskan," kata Udin.

Sebelumnya, isu pemangkasan TPP ASN ramai dibicarakan di kalangan pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang setelah muncul informasi adanya potensi pengurangan hingga 30 persen akibat penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. 

Udin menambahkan, dirinya bersama Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, tengah melakukan pembahasan menyeluruh untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal daerah.

"Saya dan Bu Dessy ini kan baru masuk. Jadi kita ingin melihat dulu struktur anggarannya seperti apa, baru kita ambil langkah,” ujar Udin.

“Prinsipnya, kita tetap ingin menjaga kesejahteraan ASN, tetapi di sisi lain kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.

Menurut Udin, situasi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam mengelola anggaran.

Ia menekankan pentingnya efisiensi serta akuntabilitas dalam setiap pengeluaran daerah.

"Tentunya kita semua harus menerima kenyataan ini, bahwa kita harus mengetatkan ikat pinggang. Karena setiap satu rupiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan," tutur Udin. (t2)