BPBD Belitung Timur Gandeng UGM Sosialisasikan Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2025-2030

MANGGAR, BABEL NEWS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Belitung Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Inventarisasi Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2030, di Café Vega Manggar, Jumat (21/11). BPBD Belitung Timur menggandeng Tim Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kepala BPBD Belitung Timur, Robby Yanuar menegaskan, penyusunan KRB bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi kebutuhan strategis untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bencana yang terus berkembang.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, Kajian Risiko Bencana merupakan fondasi utama dalam perencanaan penanggulangan bencana. KRB yang kuat, berbasis data, partisipatif, dan terstandar akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika risiko," kata Robby Yanuar.

Robby Yanuar menjelaskan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024, Provinsi Bangka Belitung mencatat skor 143,4 (kategori tinggi), sementara Kabupaten Belitung Timur mencatat indeks 152,06, juga berada pada kategori risiko tinggi. Risiko dominan di daerah ini meliputi banjir, gelombang tinggi dan abrasi pantai, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.

Ia menambahkan, penyusunan KRB 2025-2030 sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen ini nantinya akan diintegrasikan ke berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD Belitung Timur.

"Harapannya, Belitung Timur dapat meminimalisir kerugian, mempercepat pemulihan, dan lebih siap menghadapi bencana. Oleh karena itu, forum ini diharapkan dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan masukan yang konstruktif dan membangun," harap Robby Yanuar.

Ketua Tim Penyusun KRB dari Teknik Geologi UGM, Agung Setianto menjelaskan, tidak ada wilayah di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana. Karena itu, KRB menjadi kebutuhan mutlak bagi pemerintah daerah.

"Kalau melihat secara umum di Indonesia, tidak ada lokasi yang bebas bencana. Kajian Risiko Bencana diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi bencana di suatu daerah, termasuk penyebaran spasial sampai tingkat desa," jelas Agung.

Menurutnya, informasi ini akan menjadi dasar penting pemerintah daerah dalam membuat kebijakan, mulai dari penataan ruang hingga penentuan lokasi pembangunan. "Misalnya, lokasi dengan risiko kebakaran tinggi tentu tidak ideal untuk pemukiman. Tanpa data ini, kebijakan ke depan tidak dapat dilakukan secara tepat. KRB adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan aman," tegasnya. 

Agung menegaskan, dokumen KRB menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan. Dengan adanya KRB yang akurat dan berbasis data, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat, seperti penataan ruang, identifikasi kawasan rawan, hingga rencana mitigasi yang sesuai karakteristik wilayah.

"Dokumen KRB harus menjadi pedoman utama agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan," pungkasnya. (y1)

Aman Bukan Berarti Bebas Bencana 
KETUA Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) dari Departemen Teknik Geologi UGM, Agung Setianto, memberikan penjelasan mendalam terkait kondisi kebencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Agung menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen KRB tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat tiga jenis ancaman yang paling dominan, yaitu banjir, rob, dan kebakaran hutan. 

"Secara umum, dokumen yang sudah ada di tingkat provinsi menunjukkan bahwa banjir, rob, dan kebakaran hutan menjadi bencana yang paling banyak terjadi. Untuk bencana seperti gempa dan longsor memang ada, tapi tidak sebesar daerah-daerah di Jawa," jelas Agung, Jumat (21/11).

Ia menambahkan, bencana berskala besar seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau longsor masif relatif tidak menjadi ancaman utama di Bangka Belitung. Meski demikian, kondisi "relatif aman" itu bukan alasan untuk tidak melakukan kajian risiko bencana secara komprehensif.