Pemkab Bangka Tengah Jamin Akomodir Honorer Non-database BKN

KOBA, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memastikan tetap mempekerjakan para tenaga non-ASN atau honorer, yang tidak terakomodir dalam pengalihan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Tengah, Cherlini mengatakan, tenaga non-ASN yang belum memenuhi kriteria PPPK Paruh Waktu itu akan diakomodir dalam skema Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 380 tenaga honorer non-database BKN yang rencananya bakal diperkerjakan melalui skema PJLP tersebut. "Itu kurang lebih ada sekitar 380, kalau tidak salah, yang tidak masuk PPPK Paruh Waktu. Nanti kami tetap (akomodir, red), ada skema PJLP namanya," ujar Cherlini, Kamis (18/12).

Diakui Cherlini, proses penerapan skema PJLP itu kan dilaksanakan dalam waktu dekat, mengingat pemerintah memberikan batas waktu penghapusan honorer hingga 31 Desember 2025.

Ia meminta agar calon tenaga PJLP itu mulai mempersiapkan syarat-syarat administratif yang diperlukan. "Kami sudah mengimbau kawan-kawan yang tidak masuk dalam pengalihan status jadi PPPK Paruh Waktu untuk mulai mempersiapkan administrasi. Baik itu mulai dari membuat NIB, NPWP dan lain-lain," katanya.

Cherlini menegaskan, jika PJLP itu nantinya bersifat per orangan, bukan lembaga outsourcing yang bekerja langsung di bawah pemerintahan daerah. "Itu nanti sifatnya perorangan, masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa," pungkasnya. (w4)