Selasa, 28 April 2026

Berita Bangka Selatan

Bangka Selatan Jadi Contoh Nasional, Pembangunan SPBU Nelayan Pertama yang Dikelola KDMP

Kehadiran SPBUN tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan bahan bakar.

Bangkapos.com/Cepi Marlianto
PELETAKAN BATU PERTAMA - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf ketika melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPBUN KDMP Tukak Sadai di Desa Tukak, Jumat (19/12/2025). KDMP Desa Tukak bahkan menjadi percontohan bagi KDMP se-Indonesia yang memiliki unit usaha SPBUN. 

TUKAK SADAI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kembali mencatatkan sejarah nasional. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah justru membuktikan bahwa pembangunan tetap bisa berjalan. Hal itu ditandai dengan dimulainya ground breaking Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) pertama yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlambat pembangunan. Terlebih yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Terbukti KDMP Tukak Sadai menjadi percontohan koperasi yang memiliki unit usaha SPBUN yang diresmikan ground breaking atau peletakan batu pertama pertama di Indonesia.

"Efisiensi bukan halangan. Justru ada banyak cara agar kita bisa bergerak lebih cepat," kata Riza Herdavid, Jumat (19/12).

Menurutnya, kehadiran SPBUN tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan bahan bakar, khususnya bio solar. Dengan lokasi yang dekat dan stok yang terjamin, operasional melaut nelayan akan jauh lebih efisien. Secara operasional SPBUN sangat membantu nelayan kecil di Desa Tukak dan sekitarnya. 

"Hari ini koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bangka Selatan berjalan sesuai dengan keinginan Bapak Presiden. Program ini memang idaman rakyat," jelasnya.

Tak hanya menjadi solusi bagi nelayan lanjut dia, SPBUN ini juga diproyeksikan sebagai model percontohan nasional. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Koperasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebut siap memberikan dukungan lanjutan. Kabupaten Bangka Selatan dinilai masih membutuhkan setidaknya tiga SPBUN tambahan, berdasarkan laporan dinas terkait. 

Karena itu, pemerintah daerah mengajak semua pihak untuk mengawal dan mengawasi operasional SPBUN yang telah dibangun. Sembari mengusulkan titik-titik pembangunan SPBUN berikutnya. 

Jika Koperasi Desa Merah Putih didukung penuh oleh pemerintah pusat dan dunia usaha, ia yakin Kabupaten Bangka Selatan dapat menjadi contoh nasional dalam penguatan ekonomi rakyat berbasis desa.

"Pak Menteri Koperasi dan Wakil Menteri KKP siap membantu. Akan ada bantuan-bantuan lainnya. Inilah manfaat pejabat pusat turun langsung ke daerah. Rakyat yang merasakan dampak positifnya," jelasnya.

Dengan hadirnya, SPBU Nelayan pertama di Indonesia yang dikelola oleh KDMP, Riza Herdavid optimistis program ini tak hanya menjawab kebutuhan nelayan. Akan tetapi, turut menegaskan, pembangunan berbasis rakyat tetap bisa berjalan di tengah keterbatasan anggaran. 

Ia meminta kepala desa lainnya bisa memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah pusat. Dengan prinsip mengamati, tiru dan modifikasi. "Kami ini kabupaten kecil dan sudah membuktikan komitmen terhadap kebijakan pusat. Koperasi Merah Putih jalan, program makan bergizi gratis jalan," pungkas Riza Herdavid. (u1)

Tantang Kades Berinovasi
PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan menegaskan, pentingnya peran kepala desa untuk berinovasi dan aktif menggerakkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, desa justru harus mampu membaca peluang dan memaksimalkan potensi yang sudah ada di wilayah masing-masing. Hal ini penting sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dari tingkat bawah.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan pemerintah daerah sangat mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Khususnya program penguatan koperasi dan kesejahteraan masyarakat pesisir serta desa. Efisiensi anggaran bukan alasan untuk berhenti bergerak, melainkan momentum untuk memperkuat kolaborasi antara desa, koperasi, pelaku usaha, dan pemerintah.

"Pemkab Bangka Selatan siap menampung apa saja yang bisa diberikan pemerintah pusat ke daerah. Targetnya bisa menjadi daerah percontohan," kata Riza Herdavid, Sabtu (20/12).

Menurutnya, dengan dukungan pemerintah pusat dan peran aktif kepala desa, Kabupaten Bangka Selatan berpotensi besar menjadi daerah percontohan nasional. Terutama dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih. 

Sumber: Bangka Pos
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved