Sasar PAD, Efisiensi, dan Pelayanan, Bupati Belitung Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Belitung pada Senin (26/1).

Dalam arahannya, Djoni Alamsyah menegaskan, forum konsultasi publik menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. "Prinsipnya, apa yang dikonsultasikan hari ini harus bisa kita tuangkan dalam RPJMD," kata Djoni Alamsyah.

Ia menyampaikan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan. Pertama, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kedua efisiensi anggaran, dan ketiga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Target utama kita itu bagaimana PAD bisa meningkat. Kedua efisiensi, dan ketiga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tiga itu saja," tegasnya.

Djoni Alamsyah menjelaskan, setelah tahapan RKPD, seluruh masukan dari forum konsultasi publik akan ditindaklanjuti oleh tim perencana daerah untuk dirumuskan secara teknis. "Nanti tindak lanjutnya ada di ranah Bappeda, bagaimana mereka mendesain dan merumuskan semuanya, karena ini konsultasi publik dan semua unsur hadir," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola kerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih berorientasi pada hasil dan dampak nyata. "Ke depan, seluruh OPD harus bekerja dengan melihat output dan hasil," katanya.

Terkait kondisi fiskal daerah, Djoni Alamsyah mengakui, adanya tantangan akibat pengurangan sejumlah sumber pendapatan. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh kehilangan semangat untuk terus membangun.

"Kita tahu kondisi transfer dan sumber lain mengalami pengurangan, tapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Fiskal harus kita kejar lewat PAD," ujarnya.

Menurut Djoni Alamsyah, pertumbuhan PAD menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. "PAD itu harus tumbuh terus. Tumbuh, tumbuh, dan terus tumbuh," pungkasnya.

Forum konsultasi publik RKPD 2027 tersebut dihadiri unsur perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta perwakilan masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. (dol)

DPRD Soroti Tantangan Anggaran
KETUA DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani menekankan pentingnya keselarasan arah pembangunan daerah dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda pada Senin (26/1).

Menurut Vina, forum tersebut menjadi momentum awal untuk menentukan arah pembangunan Belitung ke depan yang harus selaras dengan visi dan misi bupati, sekaligus sejalan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. "Rencana pembangunan 2027 ini harus diselaraskan dengan visi misi Pak Bupati, juga dengan provinsi dan pusat. Semua stakeholder harus tahu arah pembangunan kita supaya terarah," kata Vina Cristyn Ferani.

Ia menegaskan, tujuan pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah harus diterjemahkan secara selaras oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. "Pak Bupati menentukan tujuannya, pelaksanaannya di bawah harus satu arah. Jangan ada yang ke kiri, yang ke kanan, nanti tujuan tidak akan sampai," ujarnya.

Ia mengakui tantangan terbesar dalam perencanaan pembangunan saat ini adalah keterbatasan anggaran daerah. Pemangkasan dana transfer dari pusat dan provinsi dinilai cukup berpengaruh terhadap postur APBD Belitung. "Tantangan kita sebenarnya APBD. Anggaran dari pusat dan provinsi dalam dana bagi hasil semuanya kena pangkas," ungkapnya.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan terhambatnya program dan pelayanan publik. "Kita jangan menjadikan anggaran sebagai hambatan. Bagaimanapun juga, program harus tetap jalan dan pelayanan masyarakat harus tetap berjalan," tegasnya.

Menurutnya, di sinilah peran pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama-sama menyiasati keterbatasan anggaran agar seluruh program prioritas tetap terlaksana dan tujuan pembangunan dapat tercapai. "Tujuannya harus jelas dan bisa dicapai. Jangan terlalu muluk-muluk. Target itu harus kita set tahun per tahun, bertahap," katanya. (dol)