Pemkot Pangkalpinang Tekankan Lima Prioritas Nasional

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, telah menggelar Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 serta Penyampaian Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah diminta memprioritaskan lima isu utama, yakni sektor kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pendidikan.

Kelima sektor ini dinilai menjadi fondasi utama dalam memperkuat kualitas pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Sabtu (28/2/2026).

Dessy pun menekankan pentingnya penguatan perencanaan dan penganggaran daerah dalam menghadapi tahun anggaran 2026.

Tanpa perencanaan yang matang dan penganggaran yang tepat sasaran, target pembangunan daerah akan sulit tercapai secara optimal.

Dessy juga mengingatkan pentingnya penguatan akuntabilitas dalam setiap tahapan tata kelola, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan.

"Perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan harus makin akuntabel. Output yang dihasilkan harus benar-benar dirasakan masyarakat dan selaras dengan Astacita Presiden serta prioritas nasional," kata Dessy.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Pangkalpinang masih berada pada level dua.

Level tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern telah berjalan dan terdokumentasi, namun belum sepenuhnya efektif dan terintegrasi.

Dessy memastikan, pasca entry meeting, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan.

"Kita akan komunikasikan kepada OPD terkait agar perencanaan, penganggaran, serta pengawasan melalui inspektorat berjalan sesuai arahan pemerintah pusat," ujar Dessy.

Ia berharap, melalui evaluasi tersebut, kualitas tata kelola Pemerintah Kota Pangkalpinang makin baik, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada 2026. 

Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang, M Syahrial, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan maturitas SPIP yang saat ini masih berada pada level dua.

"Ke depan, kami akan memperbaiki tindak lanjut yang telah disampaikan dalam evaluasi tahun 2025. Jika saat ini masih di level 2, maka kami akan berupaya meningkatkan sesuai dengan standar dan alat ukur (tool) yang telah dijabarkan," kata Syahrial kepada Bangka Pos, Sabtu (28/2/2026).

Dia menegaskan, peningkatan maturitas SPIP tidak bisa dilakukan secara parsial.

Dibutuhkan regulasi yang jelas, parameter penilaian yang terukur, serta instrumen evaluasi yang terstandar agar proses perbaikan berjalan sistematis.

"Penilaian itu harus jelas parameternya. Ada rule, ada tool, ada alat ukur yang terstandar. Dengan begitu, kami bisa melakukan perbaikan secara terarah dan sistematis," ujar Syahrial.

Menurutnya, penguatan SPIP bukan sekadar memenuhi indikator penilaian, namun juga menjadi instrumen penting dalam mencegah potensi pelanggaran anggaran serta memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.

"Dengan langkah perbaikan yang terstruktur, inspektorat optimistis maturitas SPIP Kota Pangkalpinang dapat meningkat dan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan profesional pada 2026," tutur Syahrial. (t2)