Targetkan PAD Rp280 M, Bupati Bangka Berpikir Keras Cari Sumber Pendapatan Lain

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Bangka diakui oleh Bupati Bangka, Fery Insani sedang tidak baik-baik saja. Kata dia, kondisi itu terjadi tidak hanya di Kabupaten Bangka, melainkan di seluruh daerah di wilayah Indonesia.

"Tapi kami tetap mencari sumber-sumber yang lain, saya setiap hari, setiap pagi saya mikir, apa sumber pendapatan yang sah dan halal," kata Fery Insani, Rabu (22/4).

Lanjut dia, di tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp275 miliar-Rp280 miliar. "Karena kita akan loncat di tahun 2027. Tahun 2027 kan ada pembatasan 30 persen itu (maksimal belanja pegawai-red), mudah-mudahan ada relaksasi," jelasnya.

Sedangkan saat ini, anggaran belanja pegawai dari APBD Kabupaten Bangka berada di angka 34,9 persen. "Kalau dulu TKD (Transfer ke Daerah-red) tidak dipotong, kita sudah lewat, 29 lebih (persen-red). Ketika TKD kita dipotong hampir Rp200 (miliar), maka rasio kita melampaui itu," ungkapnya.

Ditanyai apakah di tahun 2027 bisa mencapai target 30 persen untuk anggaran belanja pegawai, Fery Insani menyebut bahwa itu tidak mungkin. "2027 enggak mungkin lah, kecuali memang DBH (Dana Bagi Hasil-red) kita diberikan lebih," tuturnya.

Pihaknya berusaha keras mencari sumber pendapatan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat kondisi ekonomi secara makro. Menurutnya, jika kondisi ekonomi sedang tidak bagus dan pertumbuhan ekonomi tidak baik, maka tidak mungkin juga mencari wajib pajak (WP) baru.

"Karena cukup berat. Di struktur ekonomi kita, 56-60 persen itu tergantung pada keuntungan masyarakat. Masyarakat tergantung pada pekerjaan, pekerjaan tergantung pada relaksasi. Relaksasi tergantung pada misalnya tambang diperbolehkan pada kawasan tambang melalui WPR, harga sawit naik. Jadi sebetulnya tugas pemerintah itu menstimulus agar punya pekerjaan, punya pendapatan layak supaya ekonomi berkembang," paparnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bangka, Fery Insani berkomitmen untuk tidak memecat atau memutuskan hubungan kerja dengan para tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu dia sampaikan dalam menyikapi adanya aturan tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menekankan anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Fery Insani menyebut, saat ini posisi anggaran belanja pegawai di Kabupaten Bangka di angka 34,9 persen. "Akan menuju 34,9 (persen-red) dalam tahun 2027. Kita nunggu saja dari Kemendagri, Kemanpan-RB dan Menteri Keuangan," kata Fery Insani, Senin (13/4).

Dirinya yakin, kebijakan tersebut akan dilonggarkan oleh pemerintah pusat dan berkomitmen akan tetap mempertahankan pegawai PPPK. "Kita tetap pertahankan. Mungkin tahun 2028, 2029 sudah memenuhi 30 persen," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan menekan anggaran belanja pegawai tersebut pada maksimal 30 persen. Selain itu, pihaknya juga tetap berusaha meningkatkan dan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) supaya keuangan daerah tetap baik-baik saja. "Mudah-mudahan, kita naikkan pendapatan. Mudah-mudahan DBH (Dana Bagi Hasil) nya juga bagus," ujarnya. (u2)