Markus Evaluasi Pelaksanaan WFH di Bangka Barat

MENTOK, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sejak 10 April 2026, Setiap Jumat, para ASN menjalankan kebijakan tersebut.

Bupati Bangka Barat, Markus mengaku, bakal melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Apakah berjalan efektif atau tidak. "Kita akan lihat efektivitasnya, tapi nanti untuk tindak selanjutnya saya rapatkan dahulu mengevaluasi WFH ini. Karena setiap tanggal dua. Kemendagri minta melaporkan. Kita rapatkan sampaikan tindak lanjuti seperti apa nanti," kata Markus, Minggu (26/4). 

Ia mengatakan, sampai saat ini belum menerima adanya laporan ASN yang keluyuran, serta berperilaku menyimpang memanfaatkan work from home (WFH). "Sampai hari belum ada laporan untuk itu, kita juga minta masyarakat untuk dapat membantu memantau. Karena pegawai kita banyak, tidak gampang memantaunya," jelasnya.

Markus percaya ASN di Pemkab Bangka Barat, dapat bekerja sebaik mungkin, dalam menjalankan kebijakan WFH. "Saya yakin dan percaya mereka punya kesadaran WFH bukan artinya libur bekerja, tetapi bekerja dari rumah. Itu sudah diatur dinas dan OPD masing-masing," ujarnya.

Plt Sekda Bangka Barat, Abimanyu mengatakan, Pemkab belum dapat memberikan data terkait dampak efisiensi yang dilakukan selama dua pekan pelaksanaan WFH. "Memang WFH sudah kita lakukan, perlu  dihitungkan. Artinya gini, misalnya kalau di beberapa OPD dia WFH per ruangan, ketika satu ruangan ini, mereka bekerja dari rumah. Otomatis biaya listrik, komputer, AC akan menurun," kata Abimanyu.

Abimanyu meyakini dengan pengurangan aktivitas di kantor, dapat melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. Terutama dalam penggunaam listrik di kantor. "Memang untuk aktivitas BBM tidak begitu pengaruh. Karena memang jarak kita ini dekat-dekat semua. Kalau di kota besar memang ada pengaruh. Tetapi walaupun sedikit tetap pengaruh, terutama listrik," jelasnya.

Ia memastikan, laporan terkait evaluasi WFH bakal dilakukan Pemkab Bangka Barat, setiap awal bulan ke Kementerian Dalam Negeri, sebagai bentuk laporan evaluasi pemerintah daerah. "Nanti akan melaporkan setiap tanggal 2 ke Kemendagri, progres berapa kira-kira dan evaluasi, ini baru dua pekan, belum terekap. Nanti tanggal dua," katanya.

Abimanyu mengakui, belum menerima adanya ASN yang keluyuran, memanfaatkan long weekend selama WFH diterapkan. "Sampai saat ini belum ada laporan, dan memang dari BKPSDM sudah membuat aplikasi, yang memantau dia absen dari rumah, yang terdaftar," jelasnya. (riu)