Rekomendasi Hasil Kerja Pansus terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, DPRD Soroti Aset hingga Parkir

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menyampaikan rekomendasi hasil kerja Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Belitung, Senin (11/5).

Penyampaian rekom dilakukan oleh tiga pansus yang telah dibentuk sebelumnya, yaitu pansus bidang politik, hukum dan pemerintahan, pansus bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, dan pansus bidang kesejahteraan rakyat.

Ketua pansus bidang politik, hukum dan pemerintahan, Suherman membacakan hasil rekomendasi di hadapan Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, Ketua DPRD, Vina Cristyn Ferani serta tamu undangan lainnya. 

Dari 27 poin rekomendasi, pansus ini menyoroti masalah aset hingga penataan parkir di pusat kota. "Kami menilai bahwa pengelolaan aset masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, terkait legalitas aset, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar Suherman dalam pembacaan rekomendasi. 

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya pemda melalui BPKAD mempercepat legalisasi seluruh aset melalui sertifikasi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi hambatan administratif.

Selain itu, pemda perlu melakukan penertiban dan pengamanan aset secara menyeluruh, baik dari aspek administratif, fisik, maupun hukum, serta didukung dengan penyusunan database yang akurat dan terintegrasi.

"Salah satu permasalahan aset pemda yang perlu mendapatkan penanganan secara serius dan tuntas adalah perjanjian dengan pihak ketiga, PT Istana Kawi Kencana (IKK) yang saat ini dimanfaatkan oleh Barata. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui langkah administratif dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama," kata Suherman. 

Ia juga menekankan, perlunya langkah konkret untuk menginventarisasi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberikan kontribusi terhadap PAD. Kemudian, dalam rangka optimalisasi aset daerah, melalui kerja sama dengan pihak ketiga, harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka disertai dengan penyampaian informasi kepada publik.

"Informasi tersebut perlu disebarluaskan secara terbuka dan transparan, sehingga pihak ketiga yang memiliki minat, dapat memanfaatkan aset tersebut melalui mekanisme kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Selain itu, pansus juga menyoroti dua aset yang berhubungan dengan PT Timah. Pansus merekomendasikan agar segera dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, perangkat daerah hingga pihak lainnya. 

Suherman juga menyoroti lahan yang direncanakan untuk UBB, kawasan yang beririsan dengan kewenangan kehutanan dan tata ruang. "Untuk itu, diperlukan rapat koordinasi lintas sektor agar penyelesaian permasalahan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dan lebih efektif," katanya. 

Penataan parkir
Pansus bidang bidang politik, hukum dan pemerintahan juga menyoroti permasalahan parkir di pusat Kota Tanjungpandan. Menurutnya, kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) di satu sisi mendorong pertumbuhan usaha.

Namun di sisi lain, belum diimbangi dengan pengendalian dan pengaturan yang memadai, terutama terkait kewajiban penyediaan lahan parkir oleh pelaku usaha. "Akibatnya, banyak kegiatan usaha berkembang tanpa memperhitungkan dampak terhadap kapasitas parkir dan lalu lintas di sekitarnya," kata Suherman. 

Oleh sebab itu, pansus meminta pemda untuk segera melibatkan lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau appraisal resmi lainnya dalam menentukan nilai ekonomi objek-objek retribusi, khususnya sektor parkir.

Selain itu, melakukan pendataan ulang seluruh titik parkir, termasuk lokasi strategis, guna mengetahui potensi riil yang selama ini belum tergali optimal. "Pemda juga perlu mengevaluasi pola kerja sama atau pengelolaan parkir yang saat ini berjalan skema ke depan harus lebih transparan, kompetitif, dan berbasis nilai appraisal," katanya.