Bangka Belitung Tunggu Transfer Royalti Timah dari Pusat

"Penggunaan APBN 2026 masukan dari sekda bahwa patokan yang diberikan Menteri Keuangan bahwa DAU itu 30 persen untuk gaji. Infrastruktur hanya boleh di angka 50 persen, Pemprov Babel minta itu direlaksasi," kata Elviana.

Ia memastikan, persoalan tersebut bakal dibahas pada 10 Juni 2026 mendatang saat rapat dengan Menteri Keuangan dan pihak terkait lainnya.

Dalam rapat itu juga akan dibahas berbagai persoalan yang berkaitan.

"Kita sudah mencemaskan pemerintah akan mematok. Seharusnya DAU/DAK itu relaksasi saja, digunakan bagi daerah, tergantung daerahnya. Awal dari dana desa yang dipatok, lalu daerah diam saja, dan sekarang menukar ke DAU rasa DAK gitu," ujar Elviana. (riu)