Lindungi Anak di Ruang Digital, Bangka Selatan Siap Implementasikan PP Tunas

Selain itu, data anak juga dilarang digunakan untuk kepentingan iklan, promosi maupun bentuk komersialisasi lainnya.

Penyedia layanan digital pun diwajibkan menyediakan fitur verifikasi usia yang ketat, kontrol orang tua serta penyaringan konten yang layak bagi anak.

“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan saat ini masih melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah. Koordinasi dilakukan guna membentuk tim sosialisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PP Tunas agar berjalan efektif,” tutur Yuri.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, lanjut dia, mulai menjajaki kemungkinan penerapan percontohan PP Tunas di lingkungan sekolah, desa, dan kelurahan.

Lebih lanjut, Yuri mengatakan, keberhasilan penerapan PP Tunas tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.

Orang tua dan tenaga pendidik dinilai memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak.

“Dengan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital secara sehat dan produktif,” kata Yuri.

Ia pun berharap, penerapan kebijakan tersebut mampu menciptakan generasi muda yang cerdas dan sehat secara digital.

Selain melindungi anak dari dampak negatif media sosial, kebijakan itu juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital bagi anak.

“Saya berharap seluruh pihak dapat mendukung langkah tersebut demi menciptakan generasi muda Bangka Selatan yang cerdas, sehat secara digital dan terlindungi dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi,” ujar Yuri. (u1)