Pemkot Pangkalpinang Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga Rp13 Miliar, Ini Alasannya

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor setelah dana transfer dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp200 miliar dipastikan tidak masuk dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Salah satu yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas. Pemangkasannya mencapai Rp13 miliar.

Kondisi itu turut menjadi perhatian dalam rapat asistensi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah, Senin (8/6/2026).

Rapat dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting di Smart Room Center (SRC), kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Asistensi dari Kemendagri tersebut dilakukan secara bertahap kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai bagian dari pendampingan penyusunan keuangan daerah.

Wali Kota Pangkalpinang Saparudin mengatakan, secara indikator, postur APBD Kota Pangkalpinang tahun 2026 sebenarnya tidak memiliki persoalan berarti dan dinilai memenuhi berbagai parameter yang ditetapkan.

Namun, absennya dana transfer pusat menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun belanja pembangunan tahun depan.

"Sebetulnya dari indikator-indikator yang ada di APBD 2026, kita tidak ada poin-poin yang berada di bawah atau tidak memenuhi indikator. Tapi ketika dana transfer pusat sekitar Rp200 miliar itu ternyata tidak ada sama sekali atau nol, itu yang membuat kita harus melakukan upaya-upaya efisiensi terhadap banyak sektor," kata Saparudin kepada awak media usai rapat.

Ia menuturkan, sejak proses penyusunan APBD 2026 dimulai pada tahun 2025 lalu, pihaknya sebenarnya telah mengantisipasi kondisi tersebut dengan mengurangi asumsi pendapatan sebesar Rp200 miliar.

Namun, dampak kehilangan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut tetap terasa, terutama pada minimnya ruang fiskal untuk belanja modal.

Saparudin menyebutkan, belanja modal Pemerintah Kota Pangkalpinang pada APBD 2026 bahkan tercatat sangat kecil, tidak mencapai lima persen, dan menjadi perhatian Kemendagri dalam rapat asistensi.

"Belanja modal kita sangat kecil sekali, tidak sampai lima persen dan itu juga menjadi atensi mereka (Kemendagri). Padahal, kita mengharapkan belanja modal itu seperti peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur berasal dari dana transfer pusat," tuturnya.

Atas kondisi itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap kebijakan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah dapat dilakukan secara bertahap, bukan dipotong sekaligus.

Sebagai langkah penyesuaian fiskal, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja, salah satunya perjalanan dinas.

Dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp39 miliar, telah terpangkas sekitar Rp13 miliar atau setara 33 persen.