Kamarudin Muten Lantik 53 Kepala Sekolah Baru

MANGGAR, BABEL NEWS - Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten atau Afa memimpin langsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 53 orang kepala sekolah dan pejabat fungsional di Ruang Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Jumat (12/6).

Adapun dari total 54 orang yang diundang, terdapat satu orang kepala TK Negeri yang berhalangan hadir lantaran sedang menempuh diklat. Lalu pejabat yang dilantik terdiri dari lima kepala TK Negeri, 33 kepala SD Negeri, 11 kepala SMP Negeri, serta empat orang pejabat fungsional.

Afa menjelaskan, promosi ini merupakan amanah besar yang menuntut dedikasi tinggi serta integritas dari para pemangku kebijakan di sekolah. Ia berharap agar para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menunjukkan performa kerja yang profesional. Mereka dituntut melahirkan inovasi baru guna memberikan edukasi terbaik yang selaras dengan visi daerah.

Afa juga meminta para kepala sekolah agar peka terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar wilayah tugasnya. Sekolah harus memastikan hak pendidikan anak-anak di Belitung Timur terpenuhi seutuhnya.

"Saya minta kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik agar memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah di Belitung Timur yang putus sekolah. Setiap anak di daerah kita wajib mendapatkan haknya untuk menuntaskan minimal pendidikan dasar sembilan tahun," ujar Afa.

Menurutnya, pihak sekolah harus peka jika ada siswa yang mulai jarang masuk atau memperlihatkan tanda-tanda ingin berhenti sekolah agar segera didatangi ke rumah. "Jangan tunggu anak itu benar-benar berhenti baru sekolah panik. Jika ada anak yang absen beberapa hari tanpa keterangan, kepala sekolah dan guru harus turun langsung ke rumah orang tuanya cari tahu masalahnya," ucapnya.

Afa mengungkapkan, program wajib belajar sembilan tahun merupakan satu di antara penunjang pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Afa juga menyoroti pentingnya keberadaan kepala sekolah bertatus definitif. 

Ia mengaku telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk bergerak cepat menyapu bersih jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang selama ini dinilai kurang optimal. "Saya sudah minta dari jauh-jauh hari, jangan terlalu banyak lagi jabatan diisi oleh Plt. Kepala sekolah itu statusnya harus definitif. Mengapa? Supaya mereka bisa fokus bekerja, memiliki kewenangan penuh, dan menjalankan roda manajemen tugas dengan baik," pungkasnya. (z1)