KPPN Minta Satker Tak Menunda Belanja APBN

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpandan menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah (TKD) di Ruang Rapat Pemkab Belitung, Selasa (13/12).

Terdapat 40 DIPA yang diserahkan kepada satuan kerja (satker) kementerian/lembaga dan dua buku alokasi transfer daerah untuk Belitung dan Belitung Timur.

Kepala KPPN Tanjungpandan Firza Yulianti mengharapkan, APBN yang disalurkan untuk Belitung dan Belitung Timur nantinya dapat terserap. Dengan demikian manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Belitung agar lebih baik.

"Segera saja laksanakan penyerapan anggaran di awal tahun, jangan menunggu-nunggu di akhir tahun. Harapannya agar mempercepat realisasi belanja sesuai perencanaan, jangan sampai kegiatan ditunda-tunda," ujarnya.

Jumlah alokasi APBN tahun anggaran 2023 yang disalurkan melalui KPPN Tanjungpandan sebesar Rp673,39 miliar. Terdiri dari pagu DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp335,94 miliar dan alokasi transfer daerah sebesar Rp337,45 miliar.

Tahun 2023, total alokasi pagu Rp673,39 miliar, naik 3,09 persen jika dibanding tahun anggaran 2022. Dengan rincian, belanja kementerian/lembaga untuk belanja pegawai Rp148,98 miliar, belanja barang Rp134,98 miliar dan belanja modal Rp51,98 miliar.

Lalu alokasi TKD sebesar Rp259,96 miliar naik Rp64,62 miliar atau 33,08 persen. Begitu juga alokasi dana desa Rp77,48 miliar, mengalami kenaikan Rp2,19 miliar rupiah atau 2,9 persen jika dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung Edih Mulyadi mengatakan, setelah penyerahan DIPA dan TKD 2023, satker dan pemerintah daerah harus mengecek kembali dan melihat rincian jenis kegiatan 2023. Terutama untuk satker agar melihat kesesuaian dengan pengajuan di awal.

"Kemudian petakan berbagai kegiatan yang bisa dipercepat proses penyerapannya. Karena harapan dari Kemenkeu, di daerah, pemda dan kementerian satker bisa membelanjakan APBN, lebih cepat, lebih baik. Karena dengan cepat diberikan kepada satker dan dibelanjakan, manfaatnya pun akan cepat dirasakan masyarakat," jelasnya.

Edih berharap, penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun karena dapat berakibat tidak optimalnya administrasi dan akuntabilitas secara umum.

"Harapan saya belanja modal silakan di triwulan pertama," ucapnya. (del)