2022, Penerbitan KIA Bangka Selatan Capai 63,37 Persen

TOBOALI, BABEL NEWS - Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangka Selatan mencatat penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 63,37 persen di tahun 2022. Jumlah ini diklaim melebihi target nasional sebesar 40 persen.

Kepala Disdukcapil Basel, Benny Supratama mengakui, penerbitan KIA dilakukan sejak tahun 2019. "Alhamdulillah, kalau dilihat dari persentase kita kemarin, kita sudah melebihi target yang ditentukan secara nasional. Tapi kami akan terus berupaya dan berusaha penerbitan KIA atau administrasi kependudukan lainnya mencapai 100 persen," kata Benny, Senin (2/1).

Pihaknya mengaku, memiliki berbagai program untuk masyarakat agar mudah mengurus dan memiliki administrasi kependudukan. "Iya kami ada tim untuk melakukan penerbitan administrasi kependudukan, terutama agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Disdukcapil Basel," jelasnya.

"Salah satunya kami melakukan door to door ke sekolah-sekolah ataupun jemput bola, untuk penerbitan ataupun perekaman administrasi kependudukan bagi masyarakat," tambah Benny.

Ia memastikan, akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan di wilayahnya. "Kami mohon maaf jika ada sedikit kekurangan dalam pelayanan, akan tetapi ke depan kami akan perbaiki demi kepuasan pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.

Menurutnya, saat ini masyarakat bisa mengakses aplikasi identitas kependudukan digital, yang sedang disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Basel. "Masih bertahap kami melakukan sosialisasi aplikasi identitas kependudukan digital, target kami masyarakat dapat mengakses aplikasi ini. Karena aplikasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khusus dokumen administrasi kependudukan," jelasnya.

Pihaknya juga mengimbau untuk segera mengurus administrasi kependudukan. "Kami minta masyarakat yang belum melengkapi administrasi kependudukan untuk segera diurus, ini sangat penting dan jangan sampai tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan," pungkas Benny. (v1)