2023, Ombudsman Babel Optimalkan Pelayanan Aduan Jemput Bola

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Ombudsman Bangka Belitung akan menerapkan mekanisme jemput bola ke titik pelayanan publik di tahun 2023 ini. Hal ini sebagai bentuk optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat.

"Jadi, tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang menyampaikan laporan ke Kantor Ombudsman Babel. Pada tahun 2022, mekanisme seperti sidak atau kunjungan langsung ke tempat pelayanan publik tertentu oleh Ombudsman Babel dirasakan cukup efektif untuk menyelesaikan keluhan pelayanan publik yang dialami oleh masyarakat," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, Senin (2/1).

Selain itu, Ombudsman Babel juga akan terus berupaya memperkuat fungsi pencegahan maladministrasi sesuai dengan amanat UU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. "Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan terhadap hambatan atau permasalahan dalam pelayanan publik yang bersifat sistemik. Fungsi ini antara lain dilakukan melalui kajian terhadap kebijakan pelayanan publik dengan keluaran (output) yang diharapkan berupa saran kebijakan pada lokus kajian," kata Yozar.

Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan tetap harus jadi prioritas untuk ditingkatkan di wilayah Babel. Baik dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, serta inovasi pelayanannya kepada masyarakat.

"Kemudian bidang lain seperti kelistrikan, pertanahan, perizinan, kepolisian, bantuan sosial dan sebagainya masih perlu secara bersama ditingkatkan pengawasannya," jelasnya.

Menurutnya, Ombudsman Babel dalam menjalankan fungsi pengawasannya memerlukan dukungan dari masyarakat maupun dari pihak penyelenggara pelayanan publik di wilayah Babel. "Kami juga mengajak elemen terkait seperti insan pers, perguruan tinggi, ormas dan komponen masyarakat sipil lainnya untuk berkolaborasi senantiasa berjuang bersama mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi pada tahun 2023 merupakan tahun persiapan menjelang pemilihan umum, sehingga perlu dilakukan upaya bersama agar bagaimana pengarusutamaan isu pelayanan publik dapat menjadi perhatian dari para calon kontestan pemilu yang nantinya akan menjadi pengambil kebijakan," kata Yozar. (s2)