Berita Bangka Selatan

2.781 PHL Bangka Selatan Tercatat di BKN

BKPSDMD Kabupaten Bangka Selatan mendata, total ada 2.781 pegawai harian lepas (PHL) yang masuk data verifikasi dan pendataan ulang di tahun 2022.

Tribun Pontianak
Ilustrasi guru honorer 

TOBOALI, BABEL NEWS - Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Selatan mendata, total ada 2.781 pegawai harian lepas (PHL) yang masuk data verifikasi dan pendataan ulang di tahun 2022. PHL yang masuk ke data BKN itu sudah memenuhi syarat-syarat yang memang telah ditentukan pemerintah pusat.

Terutama umur, masa kerja yang memang menjadi syarat utama. "Iya, mereka itu sudah melalui verifikasi dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi kita masih menunggu keputusan pusat terkait verifikasi dan pendataan ulang ini," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai BKPSDMD Basel, Masroni, Kamis (19/1).

Ia menegaskan, kepada seluruh kepala OPD untuk tidak melakukan penambahan ataupun mengganti PHL tanpa sepengetahuan BKPSDMD Basel. "Sekarang kita juga sedang melakukan pendataan ulang di setiap OPD terhadap PHL, karena kita ingin sesuaikan data kita dengan data-data yang ada jangan ada dilakukan penambahan ataupun pengurangan PHL," tegasnya.

"Kami sudah mewanti-wanti kepala OPD, untuk tidak menambah atau mengurangi PHL tanpa sepengetahuan dan ditanda tangani Bupati Basel," tambahnya.

Selain itu, dirinya meminta kepada seluruh OPD, apabila ada PHL yang bermasalah dan berhenti ataupun terjerat hukum agar segera melapor kepada pihak BKPSDMD Basel. "Tetap walaupun ada yang berhenti ataupun bermasalah jangan langsung diganti tanpa sepengetahuan kami, karena tujuannya agar data kita cocok dan tidak membingungkan bagian keuangan terkait pembayaran gaji," ujarnya.

Ia menjelaskan untuk PHL yang tidak masuk ke verifikasi dan pendataan ulang BKPSDMD Basel, tetap bekerja dan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Mereka yang tidak masuk ke data verifikasi BKN, tetap bekerja tapi kita kan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat bagaimana nanti keputusannya," jelas Masroni. (v1)

Sumber: Bangka Pos

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved