Kabar Belitung

Pemkab Belitung Siap Fasilitasi Penyelesaian dengan Vendor, Tanggapi Sorotan DPRD Soal Utang BCIF

Pemerintah Kabupaten Belitung menanggapi isu utang penyelenggaraan Belitung Chinese International Festival (BCIF) yang masih menyisakan tunggakan.

Editor: Rusaidah
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Pj Bupati Belitung, Mikron Antariksa. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Belitung menanggapi isu utang penyelenggaraan Belitung Chinese International Festival (BCIF) yang masih menyisakan tunggakan kepada sejumlah vendor. 

Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa menyatakan, bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara pihak vendor dan panitia BCIF untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rapat paripurna tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi pada pembahasan Raperda RAPBD 2025, Mikron menjelaskan bahwa ide penyelenggaraan BCIF berasal dari gagasan Pj Bupati terdahulu, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Belitung dan menyatukan berbagai unsur masyarakat melalui kegiatan berskala internasional. 

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam kepanitiaan untuk mendukung kelancaran event tersebut.

"Untuk penyelesaian masalah utang kepada vendor, pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan yang melibatkan semua pihak terkait. Kami berharap masalah ini dapat segera menemukan solusi yang baik," ujar Mikron, Jumat (1/11). 

Sebelumnya, dalam pandangan umum fraksi pada Kamis (31/10), Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti utang BCIF yang belum terselesaikan. Kedua fraksi meminta agar penyelesaian utang tersebut tidak membebani APBD Kabupaten Belitung.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Wahyudi Wirayudha menekankan pentingnya langkah serius dari pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan masalah ini. 

"Event BCIF yang digelar beberapa bulan lalu mengakibatkan penunggakan pembayaran kepada para vendor. Kami, Fraksi PDI Perjuangan, menekankan agar masalah ini segera dituntaskan, mengingat belum adanya titik temu," ujar Wahyudi.

Senada, Sekretaris Fraksi PKB Wahyu Affandi, juga menyampaikan bahwa ada indikasi wanprestasi yang melibatkan utang sekitar Rp500 juta. 

Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian utang tersebut tanpa membebani APBD. (del)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved