Peringkat Terendah dalam Reformasi Birokrasi di Babel, Budi: Pangkalpinang Harus Bangkit

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama berharap, Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak lagi berada di peringkat terbawah dalam reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Budi, sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di Pemkot Pangkalpinang sudah cukup memadai sehingga tidak ada alasan untuk tidak mencapai perbaikan.

"Pangkalpinang harus bangkit, semua harus concern, tidak ada yang kurang dari sisi SDM,” katanya kepada Bangka Pos, Minggu (24/11/2024). 

“Baik ASN (aparatur sipil negara) maupun honorer harus siap beradaptasi dan terus meningkatkan kinerja. Kita harus bisa keluar dari posisi terbawah, itu target kita," lanjut Budi.

Ia menegaskan, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang harus dijalankan dengan perubahan mindset atau pola pikir, inovasi, dan kolaborasi antarinstansi.

Momentum tahun 2024, kata Budi, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Reformasi birokrasi bukan hanya soal memenuhi target, tetapi soal bagaimana kita semua bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan berkualitas untuk masyarakat. Tahun ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat komitmen kita," tuturnya.

Budi menambahkan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting dalam memastikan reformasi birokrasi berjalan optimal.

Evaluasi tersebut meliputi pengukuran kinerja ASN untuk memastikan efektivitas kerja dan kepatuhan terhadap regulasi, identifikasi hambatan dan peluang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pemetaan SDM, termasuk ASN dan tenaga honorer, untuk memastikan kompetensi sesuai standar.

"Evaluasi ini bukan hanya tugas pemimpin, tetapi tanggung jawab bersama. Semua elemen harus berkolaborasi, mulai dari kepala dinas hingga staf. Konsistensi dan disiplin adalah kunci," ujar Budi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, reformasi birokrasi yang efektif tidak hanya memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi motor utama pembangunan daerah.

"Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, kita harus optimistis Pangkalpinang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang unggul dan berdaya saing," tutur Budi. (t2)