Budi Utama Upayakan Penuntasan Tumpang Tindih Data Pertanahan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan tumpang tindih data pertanahan di Kota Pangkalpinang. Ia menargetkan pada tahun 2025, peta pertanahan di wilayah ini sudah bebas dari masalah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul masih adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang dikembalikan oleh masyarakat. Pengembalian tersebut menjadi indikator adanya potensi ketidaksesuaian data pertanahan.

"Kami akan menangani hal ini secara bertahap. Pengembalian SPPT PBB menjadi peluang bagi kami untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terkait data tersebut," ujar Budi Utama, Jumat (20/12).

Pihaknya akan memeriksa jumlah pengembalian SPPT PBB secara rinci, membandingkannya dengan data dari tahun-tahun sebelumnya. Dari proses ini, pemerintah dapat mengidentifikasi apakah terjadi tumpang tindih data atau tidak.

"Seharusnya data pertanahan sesuai dengan luas bumi Kota Pangkalpinang. Jika luasnya lebih besar atau ada pengembalian SPPT PBB yang melebihi total luas wilayah, itu artinya ada data yang ganda," tegasnya.

Untuk itu, pada tahun 2025, peta pertanahan yang tidak sesuai atau tumpang tindih akan dihapus dan disesuaikan. "Kami akan memastikan mana peta yang tidak sesuai dengan data resmi, dan itu akan kita koreksi," tambahnya.

Budi menekankan, proses ini tidak dapat dilakukan sekaligus. Pemerintah membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tumpang tindih data secara perlahan dan sistematis.

Dengan kebijakan ini, ia berharap ke depan data pertanahan di Kota Pangkalpinang lebih akurat dan tidak ada lagi permasalahan luas wilayah yang bertambah akibat data yang tumpang tindih. "Kami berkomitmen untuk memperbaiki data pertanahan demi mendukung pembangunan Kota Pangkalpinang yang lebih baik," pungkasnya. (t2)