Dampak Efisiensi Anggaran di Pemkab Bangka Barat, Perjalanan Dinas Bakal Dipangkas

MENTOK, BABEL NEWS - Pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang harus mengurangi anggaran tidak produktif, dari acara serimonial, FGD, hingga perjalanan dinas yang harus disesuaikan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya mengatakan, kebijakan pemangkasan anggaran tentu menimbulkan hal positif dan negatif. "Kebijakan positifnya kondisi ini akan menjadi motivasi buat Pemkab maupun DPRD mulai berpikir. Bagaimana caranya meningkatkan PAD yang sebesar-besarnya agar bisa menutupi anggaran yang dipangkas. Serta bagaimana kita berhemat dalam pembangunan jangan banyak mubazirnya," kata Deddi Wijaya, Selasa (18/2).

Ia menegaskan, perlu adanya skala prioritas ke depannya yang harus jelas, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Barat. "Tentu akan ada negatifnya yaitu justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam agar manfaat jangka panjangnya tetap sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.

Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih mengatakan, DPRD dan Pemkab Bangka Barat bakal membahas Inpres efisiensi anggaran ini pada 20 dan 21 Februari 2025. "Terkait inpres itu, badan musyawarah menjadwalkan di tanggal 20 dan 21 ini bakal mengadakan rapat pembahasan anggaran bersama tim TAPD. Di situ, kita ingin melihat apakah akan dilaksanakan refocusing anggaran. Menyesuaikan dengan APBD yang sudah disahkan untuk 2025," kata Marudur Saragih.

Ia melihat kondisi APBD saat ini, perlu disesuaikan dengan kebutuhan program kerja masing-masing instansi. Nantinya, teknis pembahasan dilakukan TAPD yang merumuskan apa saja, bakal dilaksanakan dan DPRD melihat terkait efisiensi anggaran atau tidak.

"Setiap OPD perlu efisiensi akan dihitung, pasti kita tetap mengupayakan program yang menyangkut ke masyarakat. Dari pendidikan, kesehatan hal lainnya, jangan sampai dipotong," harapnya.

Tetapi berkaitan dengan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas diakuinya, perlu dilakukan penyesuaian. "Perjalanan dinas, seremonial, itu dapat disesuaikan tidak berdampak, termasuk juga DPRD, kami paling siap, tidak ada masalah.  karena kita otomatis menyesuiakan semua OPD," katanya. 

Sekda Bangka Barat, M Soleh mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, bakal mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran. "Tentu kita akan mematuhi Inpres itu. Kondisi efisiensi akan dibahas ke dewan nanti," kata M Soleh.

Ia menambahkan, ada anggaran tertentu yang mengalami pemotongan seperti dana alokasi umum (DAU). "Tentu kemarin informasi ada dipotong untuk DAU fisik di PU, itu masih menunggu. Anggaran lainnya itu kebijakan pusat kita belum tahu," jelasnya.

Soleh memastikan, apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat, bakal dipatuhi oleh Pemkab Bangka Barat, terkait efisiensi anggaran. "Itu efisiensi yang pusat di daerah menyesuaikan juga nanti. Kita sesuaikan, nanti kita bahas dengan dewan, saat ini belum berani sampaikan," katanya. (riu)