Pangkalpinang Tegaskan Komitmen untuk Mencapai UHC, Validasi Data Masih Jadi Kendala            

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi seluruh warga melalui strategi pencapaian universal health coverage (UHC).

Namun, implementasi komitmen tersebut sejauh ini masih terkendala sejumlah masalah. 

Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, Kamis (10/4/2025).

Unu menyebutkan, ada beberapa kendala utama dalam mengimplementasikan UHC di tingkat daerah.

Di antaranya, validasi data peserta dan persoalan teknis administrasi kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif.

"Data yang tidak akurat akan menjadi penghambat. Kami sudah minta RT, RW, dan kelurahan aktif memperbarui data. Jangan sampai ada warga yang tidak terlayani hanya karena masalah administrasi," kata Unu.

Ia pun meminta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, hingga Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang untuk memperkuat koordinasi dan pembaruan data secara berkala.                

Rapat forum komunikasi

Hari ini, Unu Ibnudin memimpin Rapat Forum Komunikasi bersama BPJS Kesehatan di Smart Room Center (SRC), kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang  Mie Go dan sejumlah pejabat lainnya itu, pemerintah kota setempat menekankan pentingnya sinergi lintas sektor guna mempercepat tercapainya cakupan kesehatan semesta.

"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Pangkalpinang dapat mengakses layanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini bukan hanya soal program, tetapi soal tanggung jawab sosial dan kemanusiaan," kata Unu kepada wartawan usai rapat.

Unu juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat dan terukur.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, kata dia, siap memprioritaskan alokasi anggaran untuk memenuhi kuota layanan yang diminta oleh BPJS Kesehatan.

Tujuannya agar tidak ada hambatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Unu membuka kemungkinan keterlibatan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR), serta partisipasi publik sebagai bentuk solidaritas sosial dalam membantu warga yang belum terdaftar BPJS Kesehatan, namun membutuhkan layanan mendesak.