Kabar Belitung

DPRD Belitung Sebut Masih Banyak Jalan Rusak

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belitung menyoroti penggunaan dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Editor: Rusaidah
Dok. Posbelitung.co
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suherman. 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Belitung menyoroti penggunaan dana opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dinilai tidak tepat sasaran.

Sorotan itu mengarah pada proyek pemeliharaan jalan di area kantor perangkat daerah, seperti di Bappeda, yang diketahui menelan anggaran hingga Rp1,4 miliar.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Suherman menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, dana pajak semestinya digunakan untuk perbaikan jalan yang memang digunakan masyarakat luas, bukan untuk memperbaiki jalan di dalam kompleks kantor pemerintahan.

"Kami dapat informasi bahwa ada anggaran cukup besar dari opsen PKB untuk perbaikan jalan di dalam kantor. Itu kami anggap tidak urgen. Masih banyak jalan masyarakat yang rusak parah, terutama yang menuju pemukiman atau kawasan wisata. Tapi mereka malah lebih memilih perbaikan jalan di halaman kantor yang kami lihat masih layak," ujarnya kepada wartawan, Senin (15/4).

Awat juga menyinggung adanya ketidaksesuaian antara proyek tersebut dengan evaluasi Perda APBD 2025 Kabupaten Belitung oleh Pemerintah Provinsi.

Menurutnya, evaluasi tersebut justru menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

"Di dalam resume evaluasi itu disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur harus menunjang pariwisata dan mobilitas wisatawan. Tapi kenyataannya justru jalan di halaman kantor yang diutamakan. Ini kami nilai tidak sesuai," tegasnya.

Fraksi Gerindra menilai pelaksanaan proyek terkesan tergesa-gesa. Ia mengungkapkan bahwa pemenang proyek sudah ditetapkan sejak 10 Maret, padahal secara substansi kegiatan tersebut dianggap tidak mendesak.

"Kami anggap terburu-buru. Harusnya pemerintah fokus dulu ke infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tambahnya.

Awat menyatakan, sebagai wakil rakyat, mereka berkewajiban mengingatkan agar penggunaan dana publik betul-betul berpihak pada kepentingan masyarakat. (del)

Sumber: Bangka Pos
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved