Ringankan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Tak Mampu, 15 Madrasah Swasta Dapat Dana BOS

TOBOALI, BABEL NEWS - Dana ratusan juta rupiah digelontorkan untuk madrasah swasta di Kabupaten Bangka Selatan. Dana dicairkan tersebut merupakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tiga bulan pertama pada tahun 2025. Lewat dana BOS diklaim turut membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, khususnya di lembaga pendidikan swasta.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, Karyawan mengungkapkan terdapat 15 lembaga madrasah swasta yang telah menerima kucuran dana BOS dengan nominal mencapai Rp374.998.079 bagi 1.453 orang. Pencairan dilakukan per triwulan dan triwulan pertama ini sudah dicairkan oleh setiap madrasah. Adapun 15 lembaga tersebut terdiri dari lima lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI), enam lembaga Madrasah Tsanawiyahnya (MTs) dan empat lembaga Madrasah Aliyah (MA).

"Jadi sudah ada 15 lembaga madrasah swasta di bawah Kementerian Agama yang telah melakukan pencarian dana BOS triwulan pertama," kata Karyawan, Jumat (13/5).

Karyawan merinci data pencairan dana BOS periode Januari-Maret sebesar Rp131.040.000 bagi 576 orang peserta didik jenjang MI. Lalu, jenjang MTs telah dicairkan senilai Rp176.490.000 untuk 636 orang peserta didik. Sedangkan jenjang MA dicairkan sebesar Rp67.468.079 bagi 241 orang peserta didik. 

Besaran dana BOS madrasah swasta tahun 2025 bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan. Besaran dana BOS umumnya lebih tinggi untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya tingkat MI setiap siswa menerima dana BOS mencapai Rp900.000 per siswa per tahun. Jenjang MTs meningkat sebesar Rp200.000, menjadi Rp1.100.000 per siswa per tahun. Sementara jenjang MA naik hingga Rp400.000 dan mencapai Rp1.500.000 per siswa per tahun.

"Saat ini sistem penganggaran hingga pelaporan dana BOS dilakukan sudah terintegrasi melalui sistem aplikasi digital," ujar Karyawan.

Menurutnya, secara keseluruhan besaran dana BOS untuk setiap madrasah tergantung pada kombinasi beberapa faktor pendukung. Termasuk tingkat pendidikan, jumlah siswa, kebutuhan riil, tingkat kemahalan daerah dan jenis dana BOS yang diterima. 

Semakin banyak jumlah peserta didik di suatu sekolah atau madrasah, maka semakin besar pula dana BOS yang diterima. Dana BOS diklaim bermanfaat jika seluruh pembelanjaan dilakukan untuk menunjang proses belajar mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah. 

Dana BOS dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional sekolah. Di antaranya pengembangan guru, tenaga kependidikan dan honorarium guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran langganan daya dan jasa. Termasuk kegiatan lain yang relevan dengan operasional sekolah.

"Bisa juga dibelanjakan untuk alat tulis kantor (ATK-Red) termasuk perawatan kecil gedung. Misalnya pengecatan bukan untuk rehab," ujarnya.

Walaupun begitu kata Karyawan dengan adanya peraturan dan kebijakan yang jelas terkait penggunaan dana BOS, diharapkan dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. 

"Pendidikan di lingkup Kementerian Agama  lebih banyak didirikan oleh masyarakat. Artinya, dana BOS merupakan perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan," ucap Karyawan. (u1)

Lakukan Pengawasan
KEMENTERIAN Agama Kabupaten Bangka Selatan memastikan melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta. Monitoring diklaim sangat penting lantaran anggaran BOS yang diterima madrasah swasta cukup besar. Dana BOS diklaim bermanfaat jika seluruh pembelanjaan dilakukan untuk menunjang proses belajar mengajar dan prestasi peserta didik di madrasah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan, Karyawan berujar, pengawasan penggunaan dana BOS terus dilakukan terhadap madrasah baik negeri maupun swasta. Pengawasan guna memastikan dana BOS digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. 

Terpenting mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. "Pengawasan bersifat keuangan rutin kita lakukan, terutama dana BOS," kata Karyawan, Jumat (13/6).