Minta Kesetaraan Tenaga Kependidikan, Guru PAUD Ngadu ke DPRD

MENTOK, BABEL NEWS - Puluhan guru nonformal dan pengelola pendidikan anak usia dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpaudi Kabupaten Bangka Barat melakukan audiensi dengan Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat, Senin (28/7) siang. Para guru ini meminta dukungan dari wakil rakyat untuk mengawal dan meneruskan aspirasi, terkait status guru PAUD nonformal yang belum diakui oleh pemerintah.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya bersama anggota dewan lainnya.

Ketua Pengurus Daerah Himpaudi Bangka Barat, Erika Herlina mengatakan, tujuan audiensi dengan DPRD Bangka Barat ini, dalam upaya meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal.

"Kami berjuang untuk mencapai pengakuan, dan pemenuhan hak status guru. Kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenisnya. Untuk setara dan sejahtera, sama dengan teman-teman yang ada di sekolah formal," kata Erika Herlina.

Ia menambahkan, kesetaraan yang dimaksud dari insentif hingga persoalan lainnya, harus disamakan dengan guru PAUD formal. "Baik dari insentif, karena begini, kami dari nonformal melakukan aturan yang ditetapkan pemerintah itu sama. Seperti dilakukan rekan di sekolah formal. Tidak ada perbedaan, dari kurikulum, data dapodik, akreditasi, kita melaksanakan di lembaga kita masing-masing," katanya.

Namun menurutnya, masih ada kesenjangan, dari Undang-undang guru dan dosen itu tidak mengakui sekolah nonformal. "Diakui hanya sekolah formal. Mudah-mudahan pertemuan ini, dapat pencerahan, untuk kesejahteraan ke depannya," harapnya.

Diakui Erika, Himpaudi Kabupaten Bangka Barat menyuarakan kesetaraan sebanyak 548 guru PAUD nonformal, agar dapat setara dengan guru formal di Bangka Barat. "Mereka mendapatkan insentif Rp350 per bulan. Jauh kami rasakan dari teman-teman di sekolah formal dengan honor dari pemda Rp1.400.000 dengan pendidikan SLTA dan S-1 itu Rp1.900.000. Jadi jauh perbandingan dengan kita di nonformal. Selain itu, kami menyuarakan BPJS kesehatan bagi teman-teman, ada bantuan kesehatan karena namanya guru tidak mungkin sehat selalu," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, Henky Wibawa, mengatakan, Himpaudi memperjuangan kesetaraan guru PAUD nonformal agar sejajar diakui regulasi berdasarkan Undang-undang, dengan guru dengan PAUD formal, TK negeri/swasta.

"Membawa persolaan ini ke tingkat pusat, terkait bagaimana memberikan masukan usulan perubahan sistem pendidikan nasional, terkait Undang-undang guru dan dosen, sehingga masuk klausul sejajar dengan pendidikan PAUD formal," kata Henky Wibawa.

Menurutnya, persoalan ini merupakan isu nasional dan terjadi di sejumlah daerah. Sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat, terkait dengan keluhan dan keinginan dari para guru PAUD nonformal di Bangka Barat. "Karena pendidikan wajib 13 tahun 1 tahun pra sekolah dimaksud satu tahun jenjang PAUD dan memperhatikan regulasi yang ada. Standar kebijakan 1 desa satu PAUD, seriing berjalan pengakuan kesetaraan pendidikan formal dan nonformal," katanya.

Sedangkan untuk insentif, diakui Henky Wibawa, memang diberikan Rp350 ribu dari Pemkab Barat, untuk guru PAUD nonformal dengan jumlah 450 orang. "Insentif kita memberikan Rp350 ribu per bulan, untuk guru PAUD nonformal untuk satu tahun, sebanyak 450 orang, diberikan per triwulannya. Jadi ini, masalah nasional semua daerah membawa aspirasi sampai tingkat pusat. Semoga menjadi pembahasan dan agenda prolegnas memasukan perubahan terkait pendidikan nasional, yang mengatur lebih jelas kesetaraan bagi guru PAUD semua setara harapan kita," ujarnya. (riu)