Gelar RDP Selesaikan Polemik di KONI Bangka Barat, DPRD Panggil Kepengurusan KONI

MENTOK, BABEL NEWS - Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat memanggil kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bangka Barat, Selasa (5/8) siang. Pemanggilan ini bertujuan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di tubuh KONI Bangka Barat.

Wakil Ketua II Bidang Prestasi KONI Bangka Barat, Bambang Setiabudi mengatakan, secara organisasi, kepengurusan KONI Bangka Barat masih eksis. Hanya saja, karena adanya persoalan hukum oknum anggota KONI Bangka Barat terkait dana hibah membuat sejumlah program KONI tersendat.

"Kami secara organisasi masih eksis, melalui RDP dengan Komisi I DPRD Bangka Barat kita mendapat kepastian upaya yang akan dilakukan, yaitu bakal melakukan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) kita disupport minimal dari sisi pendanaan," kata Bambang Setiabudi.

Ia mengatakan, Musorkablub secepatnya bakal dilakukan setelah adanya rekomendasi dari KONI Babel, untuk pemilihan Ketua KONI Bangka Barat yang baru. "Karena kita dengan ketua KONI saat ini, telah los kontak. Terakhir beliau sampaikan silakan dilanjutkan," ujarnya.

Menurut Bambang Setiabudi, untuk program pembinaan atlet telah tersusun. Namun, terhambat karena adanya kasus hukum dana hibah dan tidak aktifnya ketua KONI saat ini. "Sebetulnya secara keseluruhan program pembinaan, sudah tersusun dari awal tahun hingga persiapan untuk Porprov 2026. Tetapi karena kondisi ini (dana hibah, red) kita vakum," jelasnya.

Ia juga mengakui, belum ada kejelasan dari KONI Babel untuk pelaksanaan Porprov 2026. Karena, seharusnya satu tahun sebelum pelaksanaan sudah dibentuk panitia besar. "Oleh sebab itu, lewat media ini saya sampaikan ke teman anggota bahwa pelaksanaan Porprov 2026 belum ada kepastian," ujarnya.

Pihaknya saat ini fokus untuk melakukan Musorkablub sehingga terpilih Ketua KONI Bangka Barat yang baru, agar dapat melanjutkan  program dan pembinaan terhadap atlet. "Ya secara umum, tidak bisa tanpa ada tanda tangan ketua KONI, karena selama ini tidak aktif. Jadi mekanismenya secara ADRT, melegalkan Plt, tugas Plt fokus ke Musorkablub. Apabila nanti sudah terpilih ketua dan kepengurusan baru. Baru ia menjalankan programnya," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya mengatakan, pihaknya memfasilitasi sesuai dengan surat yang diajukan KONI Bangka Barat terkait dengan pembinaan prestasi olahraga di KONI tahun 2025. 

"Kami RDP memanggil Inspektorat, Disdikpora, Kabag Hukum kita harus tahu dulu kondisi KONI yang sekarang karena bagaimana pun kami harus mendapat update terkait kondisi KONI yang sekarang, karena KONI sejak Januari belum koordinasi dengan kami," katanya.

Diakuinya, banyak isu di luar terkait adanya oknum KONI Bangka Barat sedang mengalami proses hukum. "Tapi kami sampingkan hal itu, Komisi I tidak ikut ke ranah itu tapi kami hanya fokus terhadap pembinaan olahraga di Bangka Barat ini. Kalau KONI kita biarkan terus tidak tahu rimbanya tanpa tahu tujuan dan arahnya maka terjadi lah kemunduran olahraga di Bangka Barat," ujarnya.

Ia juga meminta Pengurus KONI Bangka Barat segera melakukan langkah untuk perbaikan KONI dimulai dari stuktur kepengurusan. "KONI melaporkan ke kami bahwa mereka sudah melakukan pleno untuk menetapkan Plt yang akan diusulkan mereka ke KONI provinsi. Lalu KONI provinsi tentu akan memberikan SK Plt jadi kami memberikan rekomendasi catatan kepada KONI Bangka Barat," katanya.

"Ketika nanti sudah keluar atau terbit SK Plt ketua, tolong segera melakukan Musorkablub. Karena Musorkablub itulah yang menentukan ketua definitifnya dan menentukan langkah dan kebijakan-kebijakan strategis KONI untuk tahun 2025 meskipun tinggal sedikit dan untuk tahun selanjutnya," tegasnya. (riu)

Pembinaan Atlet Harus Berjalan
INSPEKTUR Inspektorat Bangka Barat, Fachriansyah mengakui, dunia olahraga di Bangka Barat harus tetap berjalan, di tengah polemik yang terjadi di tubuh KONI Bangka Barat. Menurutnya, sudah seharusnya adanya perbaikan di kepengurusan KONI Bangka Barat secepatnya.

"Nah di Bangka Barat terjadi stagnan ya, hari ini kita memastikan kembali bahwa dunia olahraga harus segera bergulir dan segera berjalan. Pembinaan keolahragaan harus segera berjalan, kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Bangka Barat," kata Fachriansyah, Selasa (5/8).

Diakuinya, hal ini mungkin titik awal untuk memulai kembali pembinaan olahraga di Bangka Barat. "Hari ini disampaikan oleh Pak Sekretaris ya, Pak Bambang. Wakil Ketua ya. Akan ada Musorkablub KONI. Musyawarah luar biasa. Nah ini dilakukan untuk memilih nantinya Ketua KONI yang baru. Yang nantinya bisa menggawangi atau bisa mengawal KONI Bangka Barat supaya lebih baik lagi," katanya.

Menurutnya, pembinaan atlet di Bangka Barat harus tetap berjalan, di tengah polemik yang terjadi saat ini di tubuh KONI Bangka Barat. "Jadi sebenarnya proses hukum biarlah berjalan, tetapi pembinaan juga harus tetap berjalan. Tidak bisa stagnan ataupun karena ke depan kita dihadapkan pada Porprov. Pembinaan-pembinaan itu beririsan dengan penganggaran-pengganggaran. Cabor-cabor itu kan butuh biaya. Pembinaan atlet itu butuh biaya. Jadi mau tidak mau Pemkab Bangka Barat harus peduli dengan pembinaan atlet di Kabupaten Bangka Barat," tegasnya. (riu)