Berita Bangka Barat

Bahas Kebijakan Pemotongan TPP ASN, Belasan Guru Temui Bupati Bangka Barat

Sejumlah ASN yang berprofesi sebagai guru di Kabupaten Bangka Barat menggelar pertemuan tertutup bersama Bupati Bangka Barat, Markus.

Bangkapos.com/Riki Pratama
AUDIENSI--Pertemuan para guru dan Bupati Bangka Barat (Babar), Markus, berlangsung di ruang OR I kantor Bupati Babar, pada Jumat (12/9/2025) siang. 

MENTOK, BABEL NEWS - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru di Kabupaten Bangka Barat menggelar pertemuan tertutup bersama Bupati Bangka Barat, Markus, dan Forkopimda di ruang OR I kantor Bupati Bangka Barat, Jumat (12/9) sekitar pukul 14.48 WIB. Pertemuan dengan penjagaan ketat oleh anggota kepolisian ini, membahas rencana kebijakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Dalam pertemuan tertutup tersebut, para guru tampak kompak hadir dengan mengenakan baju serba hitam. Dari informasi yang didapat, para guru ingin menyampaikan aspirasi keberatan mereka terkait pemotongan TPP yang berdampak langsung pada kesejahteraan ASN di sektor pendidikan.

Para guru menilai TPP merupakan bagian penting dalam menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Pertemuan ini menjadi rangkaian audiensi Pemkab Bangka Barat dengan sejumlah kalangan ASN. 

Sebelumnya pada Kamis (11/9), bupati juga mengajak sejumlah dokter spesialis RSUD Sejiran Setason serta Kepala Dinas Kesehatan membahas persoalan tersebut di ruang kerja Bupati Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat, Markus mengatakan, kedatangan para guru, bukan untuk melakukan demo, tetapi berdialog terkait keluh kesahnya. "Intinya ini bukan demo, jadi meluruskan ya. Jadi ibu-ibu ini audiensi dan ingin bertemu dengan bupati. Tentu kami membuka ruang dialog ini, para guru menjadi paham," kata Markus.

Markus mengatakan, pemerintah daerah akan terus membuka ruang dialog dengan ASN, terkait kebijakan penyesuaian TPP. "Ini kami tidak ada membuka jarak. Silakan berdialog, daripada main media, medsos, mohon maaf itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan langsung bertemu inilah harus kita carikan solusi terbaik," katanya.

Diakuinya, Pemkab Bangka Barat, bukan melakukan pemotongan TPP. Tetapi melakukan penyesuaian, dan angkanya belum disampaikannya. "Bukan pemotongan, inilah bahasa media kadang-kadang. Ini penyesuaian, saya bingung siapa menyebarkan isu 65 persen. Pak Bupati kan belum memutuskan. Kita sekarang ini, kondisi Bangka Barat ini baik-baik saja. Jadi kita harus jaga kondusivitas di daerah kita," kata Markus.

Markus juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah dokter spesialis di RSUD membahas terkait TPP dan tidak ada dokter yang ingin mengundurkan diri. "Seperti kemarin diisukan dokter spesialis mundur ternyata tidak. Tidak ada itu, buktinya kami bahas tidak ada, masalah pengunduran diri. Saya melihat waktu pertemuan tidak ada, masalah pengunduran diri, mereka hanya ingin ada perbaikanlah. Menunjang, kinerja mereka di rumah sakit," jelasnya.

Koordinator Lapangan Gerakan PNS untuk Keadilan, Fadli Kusuma, enggan berkomentar, usai audiensi dilakukan bersama bupati dan unsur Forkopimda di kantor bupati. "Apa yang disampaikan bupati, itu yang disampaikan saya," kata Fadli. (riu)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved