Efrianda Harap Desa Binaan Imigrasi Jadi Deteksi Dini Potensi TPPO

KOBA, BABEL NEWS - Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda menyambut baik hadirnya program Desa Binaan Imigrasi yang di 63 desa dan kelurahan di wilayahnya. Efrianda menyebutkan, adanya layanan program dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung itu diharapkan bisa menjadi deteksi dini dari permasalahan terkait keimigrasian.

Salah satunya yakni potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) kepada masyarakat. "Sebagai contoh di desa ada yang datang, kemudian mengajak ke luar negeri, niatnya jahat, tapi dijanjikan dapat gaji, apa sebagainya luar biasa, sehingga tertarik. Untuk mencegah ini semua Imigrasi hadir di setiap desa," ujar Efrianda usai menghadiri pencanangan Desa Binaan Imigrasi,  Selasa (30/9).

Menurut Efrianda, program ini juga diharapkan bisa mempermudah pengawasan para pekerja asing di wilayah Bangka Tengah yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Termasuk itu (mengawasi pekerja asing, red), jadi selain mencegah TPPO tadi, juga menginformasikan misal di desa itu ada orang asing agar sampai ke pihak Imigrasi untuk ditindaklanjuti. Karena kita kan tidak punya wewenang untuk menindak itu," tambahnya.

Dirinya juga mengakui, pencanangan program Desa Binaan Imigrasi merupakan tindaklanjut dari MoU antara Pemkab Bangka Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung.

"Ini sesungguhnya menindaklanjuti MoU Pak Bupati, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Imigrasi Kemasyarakatan Wilayah Bangka Belitung. Ini adalah program pertama di Bangka Belitung dan Bangka Tengah dipilih, jadi kami tentu mengapresiasi," jelas Efrianda.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pencanangan Desa Binaan Imigrasi pada 63 kelurahan dan desa, di Kabupaten Bangka Tengah.

Agenda tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di Kantor Bupati Bangka Tengah, Selasa (30/9). (w4)