Temuan Dapur Fiktif Hingga Menu Kurang Varian, Pemkab Bangka Barat Evaluasi Pelaksanaan MBG

MENTOK, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama tim satuan tugas terus melakukan perbaikan dan evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya. Hal ini disampaikan Sekda Bangka Barat, M Soleh usai menggelar rapat kooordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda membahas terkait lanjutan program MBG yang belum dijalankan secara merata di Kabupaten Bangka Barat, di ruang OR I Setda Pemkab Bangka Barat, pada Rabu (8/10).

Dalam rakor itu turut disampaikan, sejumlah temuan pelaksanaan MBG. Seperti terdapat beberapa lokasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai fiktif atau maps tidak sesuai dengan titik yang dituju, tidak memiliki data yang jelas, SPPG belum memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), hingga varian menu yang tidak variatif.

"Fiktif itu mungkin data lama, sekarang sudah semua terdata di Badan Gizi Nasional (BGN). Lalu variatif menu memang itu temuan dan kita mengingatkan mereka, agar dapat secara variatif, sehingga tidak bosan," kata M Soleh.

Ia menambahkan, sejauh ini dapur SPPG yang berjalan, baru satu, berada di Kecamatan Kelapa, sementara daerah atau kecamatan lainnya masih dalam proses persiapan. "Kita kembalikan ke BGN kita siap mensupport, apapun, sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Kita sebagai Satgas memonitoring sampai sejauh mana, kesiapan pelaksanaan MBG di wilayah kita," ujarnya.

Ia menegaskan, setiap dapur MBG, diminta harus memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan dari BGN. "Dapur itu harus memenuhi laik higiene sanitasi, itu dilakukan dinas kesehatan," ujarnya.

Ia menegaskan, dapur yang menyajikan makan bergizi gratis (MBG) di Bangka Barat, diharapkan mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut. Pemerintah daerah menargetkan semua dapur dapat memenuhi syarat kelayakan sertifikasi secepatnya. "Jalan satu di Kecamatan Kelapa, dalam proses," katanya.

M Soleh juga meminta dalam pelaksanaan program MBG, petugas dapur harus dapat benar-benar menyiapkan makanan yang sehat dan terhindar dari berbagai persoalan. "Kita imbau betul masak sesuai waktu yang tepat. Jangan tengah malam dan distribusi yang tepat. Program MBG ini tergantung di BGN, melalui petugas yang ada di sini. Jadi setiap SPPG ada ahli gizi yang mereka rekrut," tegasnya. 

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka Barat, hingga kini baru berjalan di satu kecamatan. Keterlambatan ini tak diketahui penyebabnya, apakah persoalan anggaran atau persoalan teknis lainnya.

Program pemberian makan bergizi gratis (MBG) ke pelajar di Kabupaten Bangka Barat, baru dilakukan di Kecamatan Kelapa, dengan melayani 22 satuan pendidikan dengan total 3.195 siswa. 

Program itu berjalan dengan sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan dapur mitra penyedia MBG baru tersedia satu unit, berlokasi di Kecamatan Kelapa. Satuan pendidikan yang menerima program MBG di Kecamatan Kelapa, terdiri dari 4 PAUD, 4 TK, 2 MI, 6 SD, 2 SMP, 1 MTs, dan 2 SMA. (riu)

Tekankan Urgensi Sertifikat Halal Dapur MBG
DIREKTUR Halal Training Education Consulting (Haltec) Bangka Belitung, Nardi Pratomo menegaskan, pentingnya sertifikasi halal, terutama bagi dapur-dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dinilai mendesak karena masih ditemukannya penggunaan bahan baku non-halal di lapangan.

"Sertifikasi halal ini sangat urgent, karena banyak ditemui di lapangan bahan tambahan atau campuran makanan yang non-halal. Ini berbahaya, apalagi jika dapur tidak berhati-hati dan tergoda membeli bahan baku murah, terutama yang impor, apalagi anggarannya terbatas," ujar Nardi Pratomo saat ditemui di kantor Bupati Bangka Barat, Rabu (8/10).

 Menurutnya, sertifikasi halal diperlukan dan setiap dapur harus memiliki tenaga pengawas internal yang memahami standar halal. "Pengawas atau supervisor halal yang bertugas memastikan semua bahan dan proses di dapur sesuai ketentuan. Kami siap mendukung karena ini kewajiban negara, dan BGN juga sudah memberi edaran untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa , keracunan makanan, mencoreng citra daerah," jelasnya.

Ia menambahkan, meski kondisi dapur di Bangka Belitung saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Potensi pelanggaran masih bisa terjadi jika pengawasan lemah. "Kalau dari sisi kebersihan dan kerapian, sebagian besar dapur sudah baik. Tapi titik kritisnya, ada di bahan baku dibeli dari mana sumbernya, bagaimana penyimpanannya, dan siapa yang mengawasi," katanya. (riu)