Rencana Pengurangan Dana TKD Rp188 Miliar di Bangka Barat, Markus: Pengaruh ke Program Pembangunan

MENTOK, BABEL NEWS - Bupati Bangka Barat, Markus berharap pemerintah pusat tidak mengurangi alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Karena kebijakan tersebut, dinilai berpengaruh langsung pada kelancaran program pembangunan dan pelaksanaan visi-misi daerah.

Diketahui, pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp188 miliar dilakukan pemerintah pusat ke Pemkab Bangka Barat. "Harapan kepala daerah, di Bangka Belitung ini, berharap TKD tidak dikurangi, ini kan menjadi motivasi ke depan," kata Markus, Senin (20/10).

Ia menegaskan, apabila TKD tetap jadi dikurangi, pihaknya bakal menyesuaian penggunaan anggaran di awal tahun 2026. "Kalau TKD sampai dikurangi, kemungkinan kami akan melakukan penyesuaian lagi di awal tahun," jelasnya.

Di tengah keterbatan anggaran, Markus meminta program dapat terus berjalan, sesuai hasil evaluasi nantinya. "Program-program dan visi-misi bisa berjalan, kita evaluasi lagi APBD kita tahun depan," harapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, Abimanyu mengatakan, pemangkasan alokasi transfer ke daerah (TKD) Rp 188 miliar dari pemerintah pusat, berdampak besar ke daerah.

"Kalau dampak sangat besar, seperti kegiatan-kegiatan itu tidak terlaksana. Hanya kegiatan operasional dinas, kemudian dampaknya juga, termasuk ke transfer ke desa berkurang," kata Abimanyu.

Sementara itu, terkait dengan belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), disebutkan masih sesuai dengan rencana awal. "Untuk PPPK tetap berjalan sesuai rencana, dan anggarannya sudah tersedia," tambahnya.

Namun, ia mengakui, pengeluaran untuk belanja pegawai akan berpengaruh terhadap tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada tahun 2026. "Belanja pegawai ini juga berdampak ke TPP di 2026. Karena dikurangi Rp188 miliar," ujarnya.

Selain itu, diakuinya, pemerintah daerah diminta untuk mengajukan kebutuhan dana belanja modal, terutama untuk kegiatan fisik, ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan menyusul adanya pemangkasan anggaran yang berdampak cukup besar terhadap keuangan daerah.

"Untuk dana-dana belanja modal seperti kegiatan fisik, memang dimintakan agar daerah mengajukan ke pusat. Karena dampak pemangkasan ini cukup besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, agar kegiatan prioritas pemerintah daerah tetap berjalan, maka hal-hal yang menjadi konsentrasi pemda perlu disampaikan dan dimintakan ke pusat. "Agar apa yang menjadi konsen pemerintah daerah, dapat dimintakan ke pusat," harapnya. 

Selain itu, Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Bangka Barat, berkomitmen memperjuangkan agar pemotongan dana desa akibat pemangkasan alokasi transfer ke daerah (TKD) tidak terjadi. Mereka berencana mendatangi Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa,untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Ketua Abpednas Bangka Barat, Jumrin memastikan, siap mendampingi desa-desa melalui Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk membuat surat keberatan dan datang langsung ke Kemenkeu, terhadap pemotongan dana transfer ke daerah (TKD). Pemotongan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) di 60 desa di Kabupaten Bangka Barat.

"Setiap desa berpotensi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp130-Rp140 juta. Hal ini jelas sangat signifikan dan akan mempengaruhi kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat," kata Jumrin.

Menurutnya, pengurangan anggaran akan membuat pemerintah desa kesulitan dalam melaksanakan pembangunan, padahal desa berperan sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah. "Prioritas kita adalah agar dana desa bisa mendukung program Presiden dan program pembangunan desa. Dengan adanya pemotongan, cita-cita tersebut akan terhambat," ujarnya. (riu)