Wakil Wali Kota Pangkalpinang Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Relaksasi PBB  

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengimbau wajib pajak orang pribadi untuk memanfaatkan program pembebasan piutang pokok dan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang tengah digulirkan Pemerintah Kota Pangkalpinang. 

Program yang berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2025 ini memberikan  keringanan karena wajib pajak orang pribadi cukup membayar PBB-P2 tahun berjalan (2025) tanpa dikenakan beban piutang maupun denda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kepada masyarakat Kota Pangkalpinang jangan lupa untuk membayar PBB-nya, menunaikan kewajiban pajaknya. Dengan adanya program pemutihan dari pemerintah, ini bisa meringankan beban masyarakat. Jangan tunggu menumpuk lagi," kata Dessy kepada Bangka Pos, Jumat (17/10/2025).

Ia berharap, program pembebasan piutang pokok dan denda PBB-P2 bisa membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.

“Ini momen yang sangat baik untuk meringankan beban warga," ucap Dessy.

Pemerintah Kota Pangkalpinang, lanjutnya, ingin memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa menunaikan kewajiban pajak tanpa terbebani tunggakan lama.

Karena itu, ia mengimbau agar wajib pajak orang pribadi segera memanfaatkan relaksasi pajak bumi dan bangunan tersebut.  

“Manfaatkan momen ini karena cukup bayar di tahun 2025 saja," ujar Dessy.

Dia menambahkan, hal tersebut tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun kota.

Lebih lanjut, Dessy berharap, program yang digagas bersama Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif, ini dapat menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang hadir benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama yang paling terdampak secara ekonomi," kata Dessy. 

Lahir dari keprihatinan

Sebelumnya, Wali Kota Pangkalpinang Saparudin Masyarif menyebutkan, program relaksasi pajak bumi dan bangunan tersebut lahir dari keprihatinan pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih belum stabil.

Udin, sapaan akrabnya, mengatakan, pembebasan piutang pokok dan denda PBB-P2 merupakan langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kesadaran pajak di tingkat lokal.

"Saya turun langsung ke masyarakat dan memang kita lihat banyak warga yang belum kuat secara ekonomi. Karena itu, kita berikan relaksasi atau kebebasan dalam pembayaran PBB," kata Udin kepada awak media, Jumat (17/10/2025).