Sumber Daya Perikanan Melimpah, Bangka Selatan Didorong Jadi Model Kemandirian Nelayan Nasional

TOBOALI, BABEL NEWS - Semangat pemberdayaan nelayan terus digaungkan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), daerah ini menyiapkan diri menjadi salah satu pusat kemandirian ekonomi pesisir. 

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengatakan, Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai diusulkan menjadi satu dari 35 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Pasalnya, di sana memiliki potensi laut dan sumber daya perikanan cukup melimpah. 

Jika terealisasi, program ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat pesisir. Terutama dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan nelayan. "Kami berharap KKP memberikan dukungan penuh. Program Kampung Nelayan Merah Putih akan membawa banyak  manfaat besar bagi nelayan," ujar Debby Vita Dewi, Sabtu (8/11).

Menurutnya, program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Melainkan turut mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian nelayan. Melalui program ini, KKP akan menyalurkan berbagai fasilitas pendukung seperti cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Fasilitas-fasilitas tersebut akan membantu nelayan dalam menjaga kualitas hasil tangkapan serta memperkuat rantai pasok produk perikanan daerah. Kehadiran sarana seperti pabrik es dan cold storage akan membantu menekan biaya produksi. "Selain itu, bisa  meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Khususnya hasil produksi nelayan asal Desa Tukak," ujar Debby Vita Dewi.

Pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat pesisir yang tangguh dan mandiri. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, desa-desa nelayan di Bangka Selatan diharapkan dapat mengelola potensi laut secara berkelanjutan. 

"Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sangat mengapresiasi jika usulan tersebut disetujui 100 persen oleh pusat," ucapnya.

Debby Vita Dewi turut mengucapkan terima kasih kepada KKP yang telah menunjukkan perhatian besar terhadap Bangka Selatan. Perhatian dari pemerintah pusat menjadi sinyal positif bahwa daerah pesisir tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan bagian penting dalam pembangunan nasional. 

Ia berharap Desa Tukak dapat menjadi model Kampung Nelayan Merah Putih yang menginspirasi daerah pesisir lainnya di Indonesia. "Program ini diharapkan mampu menciptakan desa nelayan yang memiliki daya saing tinggi dalam pengelolaan sumber daya kelautan," pungkas Debby Vita Dewi. (u1)

Verifikasi Sudah 99 Persen
KEPALA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika mengungkapkan, Desa Tukak merupakan salah satu dari empat lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diusulkan untuk program ini. Selain Desa Tukak, terdapat tiga desa lain yang turut diajukan. Yakni Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar dan Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok.

"Akan tetapi, Desa Tukak menjadi prioritas utama karena dianggap paling siap secara teknis maupun administratif," kata Risvandika, Sabtu (8/11).

Menurutnya, dari 100 titik yang diprioritaskan KKP untuk dibangun pada tahun 2025, Desa Tukak termasuk yang paling berpeluang. Saat ini proses verifikasi sudah mencapai 99 persen, tinggal menunggu surat keputusan kontrak dari kementerian. "Desa Tukak termasuk yang paling berpeluang. Insya Allah akan dilakukan pembangunan," ujar Risvandika.

Program Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tukak dirancang sebagai kawasan terintegrasi yang mendukung aktivitas nelayan dari hulu ke hilir. Pembangunan yang direncanakan meliputi berbagai fasilitas modern untuk menunjang produksi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Beberapa fasilitas utama yang akan dibangun seperti pabrik es dan cold storage, untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan. Tambatan perahu yang memadai dan aman bagi nelayan. Gazebo atau saung nelayan, sebagai pusat pertemuan dan koordinasi masyarakat pesisir. Sentra kuliner olahan hasil ikan, yang akan menjadi pusat ekonomi kreatif dan pariwisata pesisir. 

"Program ini dinilai sangat vital karena akan membantu Bangka Selatan dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana nelayan yang selama ini terbatas anggarannya dari APBD," sebutnya. (u1)