Berita Bangka

DPRD dan Bupati Bangka Bakal Bentuk Tim Lintas Sektor

DPRD Kabupaten Bangka bersama Bupati dan Wakil Bupati Bangka menyambangi aparat penegak hukum (APH) di wilayahnya.

Istimewa/ DPRD Bangka
KORDINASI FORKOPIMDA - Ketua DPRD Bangka bersama Bupati dan Wakil Bupati Bangka saat menyambangi Polres Bangka dalam rangka kordinasi forkopimda membahas sejumlah persoalan beberapa waktu lalu. 

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka bersama Bupati dan Wakil Bupati Bangka menyambangi aparat penegak hukum (APH) di wilayahnya, beberapa hari lalu. Kunjungan itu dilakukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka dan Polres Bangka dalam rangka menyikapi sejumlah persoalan yang ada di Kabupaten Bangka.

Hal ini juga berkenaan dengan rencana bakal dibentuknya tim lintas sektor dari unsur Forkopimda Bangka terhadap adanya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Bangka beberapa waktu lalu.

"Jadi saya bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati mengunjungi Kejari dan Polres Bangka untuk membahas perihal itu dan koordinasi ke depannya untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada," kata Ketua DPRD Bangka, Jumadi, Minggu (9/11).

Diakuinya, adapun koordinasi yang dilakukan berkenaan dengan isu-isu penting yang ada sehingga perlu ditindaklanjuti oleh Bupati Bangka yang baru dilantik serta unsur Forkopimda selaku lini sektor terkait.

Salah satunya terkait tuntutan status lahan petani yang harus diperjelas supaya petani punya kepastian hukum terkait lahan tersebut. "Kemudian kita juga membahas perihal pertambangan di Kepala Burung kawasan perkebunan sawit di Desa Bukit Layang dan isu kamtibmas pasca-pilkada," jelasnya.

Jumadi menyebut, pertemuan tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti hasil RDP di DPRD dengan hasil rekomendasi dari DPRD supaya bupati membentuk tim lintas sektor dengan segera. Tim lintas sektor tersebut nantinya berada di bawah kendali Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan tujuan mencegah gesekan sosial di lapangan.

"Jadi Pemda harus hadir untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang diharapkan masyarakat agar mereka bisa merasakan dampak yang positif dari adanya pertambangan di Kepala Burung baik dari sesi ekonominya dan sosialnya," ungkapnya. (u2)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved