Bupati Bangka Tata Kerja Honorer, Minta yang Tidak Jelas Keberadaannya untuk Resign

SUNGAILIAT, BABEL NEWS - Bupati dan Wakil Bupati Bangka, Fery Insani dan Syahbudin mengumpulkan ratusan tenaga honorer di Halaman Kantor Bupati Bangka, Senin (17/11) pagi. Mereka dikumpulkan usai mengikuti apel rutin Senin pagi untuk diberikan pengarahan.

Bupati Bangka, Fery Insani menyebut, data terbaru ada sebanyak 825 tenaga honorer di Kabupaten Bangka yang tidak masuk dalam database BKN. Menurutnya, Pemkab Bangka tidak pernah berniat untuk memutuskan kerja antara Pemda dengan tenaga honorer tersebut.

Akan tetapi, konsekuensi dari hal tersebut yakni akan cukup besar anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membayar gaji tenaga honorer. "Jadi memang kalau tidak ada, hampir tidak jelas keberadaannya, atau sudah jauh dari Kabupaten Bangka, silakan memilih misalnya untuk resign," ungkap Fery Insani.

Diakuinya, untuk tahun 2026, tidak ada lagi pembayaran untuk PHL (Pegawai Harian Lepas) atau honorer. Sehingga hal itu membuat pihaknya harus berpikir keras lantaran tidak ada lagi untuk pembayaran ke PHL. "Dan itu pilihannya kita harus outsourcing. Saya akan mengambil kebijakan bahwa itu ada outsourcing penerimaan untuk perseorangan," ucapnya.

Fery Insani menjelaskan, bagi yang dokter dapat dilakukan outsourcing secara perseorangan melalui BLUD karena tidak ada perusahaan pengerah untuk tenaga kerja dokter. Lalu untuk tenaga kerja pengajar, nantinya akan dimasukkan dalam BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). "Mudah-mudahan tidak melanggar aturan, nanti bapak ibu dibiayai dari BOSDA," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk tenaga kesehatan atau paramedis yang direkrut dan memang dibutuhkan tenaganya, nanti akan diambil kebijakan untuk penggabungan beberapa dinas dengan harapan dapat dilakukan penghematan.

Pihaknya juga mengambil upaya untuk menambah mobil kebersihan sehingga tenaga honorer dapat menjadi driver dan kernet. "Kemudian para kepala dinas juga hampir semuanya akan ditempatkan tenaga driver," tuturnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk mengakomodir para tenaga honorer tersebut tanpa maksud untuk melakukan pemborosan. Ia menambahkan, yang paling krusial adalah penjaga malam yang akan diatur sedemikan rupa sehingga nantinya ada dua orang penjaga malam per unit kerja.

Selanjutnya, ada juga honorer yang nanti dialihkan menjadi tenaga kebersihan yang nantinya akan diatur melalui naungan koperasi. "Tapi nanti akan kita detilkan jangan sampai melanggar aturan. Enggak boleh salah, kita harus benar sehingga ini nanti dapat masuk dalam komponen pekerja koperasi," ungkapnya.

Ia menegaskan, pihaknya tidak mampu untuk mengembalikan pendapatan honorer seperti yang dulu. Namun dia memastikan bahwa tahun depan ada wacana untuk menaikkan pendapatan yang disesuaikan dengan jam kerja masing-masing. "Makanya kita juga coba menaikkan pendapatan (tenaga kebersihan-red) sekitar 20 persen dari total pendapatan yang sekarang," tuturnya.

Dengan demikian, menurutnya, perlu dilakukan pendataan tentang keberadaan para honorer sehingga mulai Januari 2026 nanti pola-pola yang disampaikan sebelumnya dapat mulai dijalankan. (u2)

Ciptakan Kedisiplinan
WAKIL Bupati Bangka, Syahbudin menyebut, saat ini begitu banyak jumlah honorer non-database di Kabupaten Bangka. Namun dirinya meminta supaya mereka tidak berpikir macam-macam dan deg-degan lantaran mereka dikumpulkan untuk dilakukan pendataan.

"Kita ingin memastikan bapak ibu yang ada di OPD atau di kecamatan, kelurahan kita pastikan bapak ibu sebagai honorer non-database memang benar-benar ada, ada personnya (orangnya)," kata Syahbudin.

Kemudian, mereka dilakukan pendataan dengan sebaik-baiknya supaya semuanya menjadi tertib dan dipastikan dapat merasa aman dan tenang dalam bekerja. "Melalui petugas, kita absen per OPD supaya siapa yang hadir hari ini sesuai dengan penugasan di OPD, dan siapa yang tidak hadir ketahuan," jelasnya.

Menurutnya, ini dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam rangka menyongsong tugas-tugas yang akan diberikan ke depannya. "Sekali lagi, kita ingin memastikan bahwa bapak ibu memang benar-benar ada sesuai dengan surat penugasan di masing-masing OPD, Kecamatan ataupun Kelurahan," ujarnya. (u2)