11 Bulan, Gaji Belum Cair, Puluhan Guru TK Swasta Ngadu ke DPRD Bangka Barat

MENTOK, BABEL NEWS - Puluhan guru taman kanak-kanak (TK) swasta di Kabupaten Bangka Barat mendatangi Kantor DPRD Bangka Barat, Kamis (20/11) siang. Kedatangan para pendidik ini untuk mengadukan nasib mereka terkait gaji yang belum dicairkan hampir 11 bulan, tepatnya sejak Januari 2025 hingga saat ini. 

Anggota DPRD kemudian melakukan pertemuan dengan para guru ini di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat. Para guru yang hadir tampak kompak mengenakan seragam batik, sebagai bentuk kebersamaan memperjuangkan hak mereka.

Mereka menyampaikan keterlambatan pencairan gaji sudah berlangsung berbulan-bulan dan berdampak besar terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari. "Hasilnya ternyata untuk pembayaran sudah dianggarkan oleh dinas, tetapi karena masuk di anggaran perubahan tinggal menunggu waktu untuk pencairan. Diberikan secepatnya. Kita mengikuti Juknis dahulu, buat proposal, sesuai dengan ketentuan," kata Perwakilan Guru, dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Bangka Barat, Meiry Hariani.

Ia menjelaskan, jumlah gaji yang diterima guru TK swasta setiap bulannya bervariasi. Yaitu lulusan S1 Rp1,9 juta, D3 Rp1,7 juta dan SMA Rp1,2 juta per bulan. "Jadi gaji itu sejak Januari sampai sekarang belum diterima. Tentu dampaknya ada kelemahan saat mengajar, karena kami harus mengikuti kegiatan memerlukan biaya. Mana dari gaji itulah yang diharapkan guru-guru kami," ujarnya.

Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Bangka Barat, Henky Wibawa menjelaskan, penyebab keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Menurut Henky Wibawa, saat ini pihaknya sedang memproses pengaturan kembali alokasi dana karena terkait penataan ASN, khususnya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kita sedang memproses bagaimana dana tersebut disesuaikan, karena ini berkaitan dengan penataan ASN terutama pengangkatan PPPK. Anggaran yang selama ini bergabung dengan sekolah negeri, sekarang kita pisahkan dan dijadikan mata anggaran tertentu. Untuk swasta, mekanismenya adalah hibah," jelas Henky Wibawa.

Ia mengatakan, proses tersebut sedang memasuki tahapan pengajuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pihaknya berharap perubahan anggaran dapat segera rampung dalam dua bulan terakhir ini.

"Terkait regulasi, penganggarannya harus diubah mengikuti mekanisme hibah. Kami berharap proses perubahan anggaran, baik di November maupun Desember 2025, bisa selesai sehingga gaji guru-guru swasta dapat dibayarkan sekaligus mulai Januari 2026," ujarnya. (riu)

DPRD Minta Tak Resah
WAKIL Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya mengatakan, para guru TK swasta menyampaikan sejumlah hal dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (20/11). "Mereka meminta kepastian, apakah hak mereka masih ada atau tidak. Sekaligus mengusulkan ruang untuk PPPK bagi guru negeri dan swasta," kata Deddi Wijaya.

Ia menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat tersebut, Komisi I DPRD Bangka Barat telah menyampaikan jawaban pemerintah daerah kepada para guru. Menurutnya, keterlambatan pembayaran bukan berarti gaji tidak akan diberikan. Namun terjadi karena adanya perubahan sistem penganggaran.

"Ada perubahan nomenklatur anggaran di tahun 2025. Anggarannya sebenarnya sudah tersedia di APBD induk, dan saat ini masuk dalam APBD Perubahan. Jadi para guru tidak perlu resah," jelasnya.

Deddi Wijaya memastikan, setelah APBD Perubahan disahkan dan dana masuk ke kas daerah, pencairan gaji bagi para guru TK swasta akan menjadi prioritas. "Karena mekanismenya hibah, mengajukan proposal. Dengan proses ini, gaji diharapkan bisa diberikan pada akhir November atau awal Desember 2025," katanya.

Ia menambahkan, mulai Januari 2026 pembayaran gaji akan kembali berjalan normal setiap bulan karena nomenklatur anggaran sudah sesuai. "Insya Allah, tahun depan kembali seperti biasa," tegas Deddi Wijaya. (riu)