Nelayan Tanjung Binga Belitung Tak Bisa Melaut karena Tidak Punya SIPI

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para nelayan Desa Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Senin (1/12/2025). 

Rapat tersebut membahas perizinan terkait penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Para nelayan mengeluh karena tidak bisa membeli BBM untuk melaut karena mereka tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan lainnya. 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, itu bertujuan mencari solusi atas keluhan nelayan yang tidak bisa melaut sekitar satu bulan tersebut.

Perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) hingga instansi vertikal yang hadir saling bertukar informasi demi solusi terbaik.

Vina Cristyn Ferani menyampaikan keprihatinan mendalam karena nelayan telah terlalu lama tidak melaut sehingga tidak memiliki pendapatan.

“Jangankan satu bulan, seminggu nelayan tidak melaut saja sudah sangat menyulitkan mereka,” ujar Vina.

Menurutnya, dari penelusuran DPRD, persoalan utama yang membuat nelayan tak bisa  melaut adalah perizinan kapal dan dokumen SIPI.

Padahal, kata Vina, dinas perikanan sebelumnya telah memberi waktu relaksasi selama tiga minggu untuk mengurus izin, namun belum ditindaklanjuti oleh sebagian nelayan.

“Kita boleh berbeda pandangan mengenai regulasi, tetapi aturan yang sudah ditetapkan harus diikuti,” ucapnya.

Terkait rekomendasi pembelian solar subsidi yang tidak keluar, Vina menyebutkan, persoalan tersebut hanya terjadi di Desa Tanjung Binga, tidak di desa lainnya.

Oleh karena itu, nelayan diminta memahami bahwa rekomendasi harus memiliki dasar yang jelas, yaitu kepemilikan izin resmi. 

Berdasarkan hasil diskusi dan perdebatan panjang, disepakati bahwa rekomendasi solar untuk nelayan Tanjung Binga harus segera dikeluarkan, dengan syarat nelayan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengurus izin.

“Solusi pertama adalah bagaimana nelayan kita bisa segera melaut. Tetapi nelayan juga harus komit mengurus perizinannya,” kata Vina.

Selain rekomendasi soal solar, DPRD juga meminta Dinas Perikanan Kabupaten Belitung untuk aktif memfasilitasi pengurusan izin nelayan tanpa mempersulit.