Bapas Gandeng Pemkab Belitung Timur Bahas Pidana Alternatif

MANGGAR, BABEL NEWS - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tanjungpandan menegaskan pentingnya penguatan peran Bapas dalam pelaksanaan pidana alternatif yang menuntut kerja sama erat dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. 

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan koordinasi antara Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpandan dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Belitung Timur, Selasa (13/1).

Pertemuan ini secara khusus membahas kesiapan dan dukungan pemda dalam mengimplementasikan pidana alternatif sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional, seperti pidana kerja sosial, pembimbingan, dan pengawasan klien pemasyarakatan di masyarakat.

Kepala Bapas Tanjungpandan, Muhamad Irfani menekankan, perubahan paradigma pemidanaan menempatkan Bapas sebagai aktor utama yang harus didukung oleh ekosistem daerah. "Pidana alternatif menuntut peran Bapas yang semakin kuat di tengah masyarakat. Namun, hal tersebut tidak bisa kami laksanakan sendiri. Kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi faktor penentu agar pelaksanaan pidana alternatif benar-benar berjalan efektif dan bermanfaat," tegas Muhamad Irfani melalui siaran rilis Bapas Kelas II Tanjungpandan. 

Ia menambahkan, dukungan Pemkab sangat dibutuhkan agar pidana alternatif tidak hanya menjadi kebijakan normatif, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan terukur di daerah. "Melalui sinergi ini, kami berharap pidana alternatif dapat menjadi solusi pemidanaan yang lebih humanis, sekaligus memberi kontribusi positif bagi pembangunan dan ketertiban sosial di Belitung Timur," ujarnya.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung penguatan peran Bapas, khususnya dalam pelaksanaan pidana alternatif. "Pemerintah daerah pada prinsipnya siap berkolaborasi dengan Bapas. Pidana alternatif sejalan dengan semangat pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu kita dukung bersama," ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan agar setiap kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah. "Dengan sinergi yang baik, kami optimistis pelaksanaan pidana alternatif dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif, baik bagi klien pemasyarakatan maupun masyarakat Belitung Timur secara luas," tambahnya. (*/dol)