Guru PPPK Minta Penyetaraan Gaji, DPRD Bangka Barat Gelar Rapat Dengar Pendapat

MENTOK, BABEL NEWS - Puluhan Guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangka Barat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota Komisi I DPRD Bangka Barat dan pemerintah setempat, pada Rabu (18/2) siang. Sejumlah guru yang datang menggunakan seragam batik khas PGRI warna putih memenuhi kursi tamu. Sebagian lagi, berada di luar gedung menunggu rapat selesai.

Mereka duduk di dalam ruang rapat paripurna berhadapan dengan instansi terkait di Pemkab Bangka Barat. Sementara pada meja utama ruang sidang, terlihat Wakil Ketua Komisi I DPRD Babar, Deddi Wijaya, beserta anggota lainnya.

Ia memimpin rapat dengar pendapat, dengan mendengarkan sejumlah keluhan guru. Keluhan ini di antaranya, berkaitan dengan besaran penghasilan upah bulanan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 2026. 

Mereka minta kesetaraan dengan PPPK di Pemkab Bangka Barat. Dengan penuh emosi, para guru mencurahkan isi hatinya menyampaikan kondisi ekonomi yang sulit. Ditambah gaji kecil hanya Rp1,9 juta untuk pendidikan S1. Sedangkan, PPPK Paruh Waktu Pemda Rp2,6 juta. 

Pengelola Perpustakaan SMP Negeri 1 Parittiga, Mudjiati berharap gaji tenaga kependidikan dapat disetarakan dengan pegawai pemerintah daerah yang memiliki kualifikasi pendidikan  sama. "Kami di sini poin utamanya meminta gaji disetarakan dengan Pemda, karena ijazah kami sama. Tetapi kenyataannya gaji kami berbeda. Kami dari tenaga kependidikan menerima gaji lebih kecil, sekarang di bawah Rp2 juta, sementara di Pemda bisa di atas Rp2 juta," ujar Mudjiati.

Ia mengungkapkan, jumlah tersebut bahkan masih harus dipotong berbagai biaya lainnya, sehingga nominal yang diterima menjadi lebih kecil. "Belum dipotong lain-lain, yang kami terima sudah kecil. Bahkan sejak Januari sampai sekarang kami juga belum menerima gaji," katanya.

Menurut Mudjiati, alasan yang disampaikan terkait keterbatasan anggaran dan selisih gaji yang belum mencukupi. Namun, ia mengaku heran karena masih ada perbedaan, padahal beban kerja dan jam kerja dinilai sama.

"Jam kerja kami sama, mulai pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB. Tapi tetap ada perbedaan gaji, selisih untuk lulusan S1 saja bisa hampir Rp700 ribu," ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah dapat berlaku adil dan tidak membedakan kesejahteraan pegawai. "Kami sama-sama pegawai pemerintah, jadi harapannya bisa adil, jangan dibedakan. Melihat gaji kami sekarang sangat memprihatinkan, apalagi saya sudah 19 tahun mengabdi sebagai tenaga honorer," ujarnya.

Ketua PGRI Bangka Barat, Budi Wahana mengatakan, pengajuan yang disampaikan para guru dan tenaga kependidikan pada prinsipnya menuntut kesetaraan gaji bulanan yang mereka terima. "Ada informasi gaji yang diterima tidak sama dengan PPPK lain yang berada di dinas-dinas. Karena itu, mereka menuntut kesetaraan gaji, apalagi jam kerja mereka juga sama," ujar Budi Wahana.

Ia mengungkapkan, perbedaan gaji tersebut bahkan mencapai sekitar Rp700 ribu. Melalui rapat bersama DPRD Kabupaten Bangka Barat, khususnya Komisi I, aspirasi guru dan tenaga kependidikan telah difasilitasi dan disampaikan kepada pihak terkait. "Hasil rapat, Komisi I sangat membantu menyampaikan aspirasi dan mempertanyakan kenapa terjadi ketidaksamaan ini," katanya.

Menurut Budi Wahana, dari penjelasan yang diterima, kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami defisit anggaran. Meski demikian, pihaknya memahami kondisi tersebut, dan terus memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan agar mendapatkan kesetaraan.

"Kami memahami kondisi keuangan daerah, tetapi perjuangan untuk kesetaraan ini akan terus kami dorong. Harapannya bisa direalisasikan secepat mungkin, bukan hanya sebatas jawaban, tetapi benar-benar direalisasikan," harapnya. (riu)

Hitung Ulang Penyesuaian Gaji
WAKIL Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bangka Barat, Deddi Wijaya mengatakan, pihaknya telah menjembatani, para guru dan tenaga kependidikan (GTK) PPPK Paruh Waktu dari sejumlah sekolah, untuk menyampaikan aspirasi melalui audiensi bersama DPRD dan Pemkab Bangka Barat. Pertemuan itu dilakukan di ruang Paripurna DPRD Bangka Barat, pada Rabu (18/2) siang.

"Kami menerima mereka dan mengundang pihak Dikpora Kabupaten Bangka Barat, BKPSDM Bangka Barat, serta tim TAPD Bangka Barat terkait berbagai persoalan yang mereka sampaikan," kata Deddi Wijaya.