Satu Perusahaan Sawit di Bangka Ogah Beli TBS Harga Ketetapan Pemprov

SUNGAILIAT, BABEL NEWS — Bupati Bangka Fery Insani meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka membeli tandan buah segar (TBS) sawit dengan harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hal disampaikan Fery menyusul adanya keluhan kelompok tani (poktan) yang mengikuti program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR).

“Semuanya sama, kita pakai harga ketetapan provinsi. Kalau enggak kayak gitu enggak selesai-selesai,” katanya, Jumat (27/2/2026).

Fery menambahkan, permasalahan tidak akan selesai jika perusahaan perkebunan kelapa sawit berpaku pada harga pasar yang mana harganya lebih rendah dibanding harga ketetapan provinsi.

Dengan demikian, akan terjadi penunggakan terus dalam program KKSR.

Menurut Fery, para petani tersebut tidak mau terus-terus berutang pada program KKSR.

“Mereka juga mau ada kepastian, perusahaan juga jelas,” ucapnya.

“Makanya nanti kita adendum ya. Nanti saya konsultasi dulu karena kalau enggak salah KKSR ini pendampingan dari pihak kejaksaan,” sambung Fery.

Ia mengklaim sebagian besar perusahaan kelapa sawit sudah menyetujui hal tersebut, hanya satu perusahaan yang menolak.

Karena itu, sebagai langkah solutif akan dilakukan adendum terhadap satu perusahaan yang tidak mengikuti ketetapan harga Pemerintah Provinsi Babel tersebut.

“Nanti kami konsultasikan dengan kejaksaan negeri, insyaallah KKSR ini selesai, pembayarannya juga selesai,” ujar Fery.

Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Subhan, menjelaskan, KKSR adalah program yang dibangun oleh Pemda Bangka bersama perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bangka.

Kemudian, melibatkan perbankan dan petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan). 

“Pada dasarnya, KKSR adalah program yang dibangun bersama-sama. Petani itu menyiapkan lahan, tenaga kerja, dan perawatannya. Perusahaan kelapa sawit menyiapkan bibit yang unggul dan membeli hasil panen. Pemkab Bangka menyiapkan dana pinjaman di bank untuk pembangunan kebun selama 3 tahun dari mulai land clearing (pembersihan lahan--red) sampai panen,” tutur Subhan.            
Menurut dia, pembangunan kebun kelapa sawit dengan melibatkan empat pilar itu merupakan program yang bagus untuk petani.

Sebab, lahan petani tetap utuh di samping tentunya bisa memproduksi kelapa sawit.

“Pihak Pemerintah Kabupaten Bangka dan perusahaan kelapa sawit juga tidak mengenakan bunga sehingga utang yang dibayarkan sesuai dengan pinjaman awal,” ujar Subhan. (u2)